Soal Pengganti Arcandra Tahar, Ini Kata Wapres Jusuf Kalla

Kompas.com - 19/08/2016, 15:29 WIB
Menteri ESDM Arcandra Tahar.


KOMPAS/WISNU WIDIANTOROMenteri ESDM Arcandra Tahar.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, hingga kini belum dibahas mengenai kandidat yang nantinya akan menggantikan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jabatan itu sementara dipegang oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang bertindak sebagai pelaksana tugas.

"Soal tugasnya itu tentu Presiden yang mempunyai (wewenang) menangani untuk itu. Saya kira belum kami bicarakan secara khusus tentang itu," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (19/8/2016).

Meski belum ada pembicaraan khusus, namun dikabarkan sejumlah nama masuk ke dalam bursa pengganti Arcandra.

Mengutip Kontan, nama-nama itu di antaranya adalah Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji, dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi.

Wapres sendiri enggan menanggapi saat disinggung soal siapa kandidat yang layak menggantikan lulusan Institut Teknologi Bandung itu.

"Sampai sekarang tentu Menteri ESDM masih Plt-nya Pak Menko (Luhut). Jadi Presiden belum memutuskan penggantiannya," ujar Kalla.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi masih mengkaji dan mempertimbangkan sejumlah nama calon pengganti Arcandra.

"Pada waktunya akan disampaikan," ucapnya, usai upacara HUT Kemerdekaan RI, Rabu (17/8/2016).

(Baca juga: Presiden Jokowi Segera Lantik Menteri ESDM yang Baru, Bukan dari Parpol)

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin menyarankan, agar Presiden Jokowi menunjuk kalangan professional sebagai pengganti Arcandra.

Meski begitu, Ade menyerahkan sepenuhnya penggantian itu kepada Presiden.

"Lebih baik profesional untuk kemaslahatan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/8/2016).

(Baca: Ketua DPR Usul Pengganti Arcandra dari Kalangan Profesional)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X