Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faktor yang Membuat Kepercayaan Publik Rendah terhadap Polisi Versi Jenderal Tito

Kompas.com - 18/08/2016, 18:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengaku prihatin dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Di sejumlah survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kerap berada di urutan terendah. 

Ini berbeda dengan saat awal-awal reformasi. Saat itu, publik mempunyai ekspektasi sangat tinggi kepada Polri, yang baru dilepaskan dari ABRI, untuk mengawal reformasi. 

Kondisi ini menjadi tantangan buat Tito yang baru satu bulan dilantik jadi Kapolri. 

"Ironis dibanding ketika Polri dipisahkan dari ABRI. Tahun 1998 hingga 2000 ketika gerakan masyarakat sipil menguat luar biasa. Harapan publik kepada polisi sangat tinggi untuk jadi penegak hukum yang baik," ujar Tito saat berkunjung ke kantor Kompas, Palmerah, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Untuk bertahan pada era demokrasi, lanjut Tito, sebuah organisasi harus dipercaya publik. Untuk memperbaiki diri, Polri kini mengkaji faktor penyebab yang membuat rendahnya kepercayaan publik.

(Baca: Survei: Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian dan Kejaksaan Rendah)

Dari kajian itu, ditemukan salah satunya penyebabnya adalah kinerja Polri yang dianggap masih belum maksimal, terutama dalam hal profesionalisme.

Tito memaparkan, di Polri masih banyak penanganan hukum yang berbelit-belit, pemerasan, rekayasa kasus, layanan publik yang masih belum optimal, serta sistem pelaporan berbasis IT yang masih minim.

"Kecepatan untuk merespons panggilan masyarakat untuk minta bantuan lamban. Kalau ada yang berdasi dilayani, masyarakat bersandal jepit didiamkan," kata mantan Kapolda Papua itu.

Begitu pula dari segi kultur, di mana perilaku koruptif masih banyak di semua lini kepolisian dan penindakan secara represif masih kerap dilakukan.

Tito mengkhawatirkan, jika hal-hal tersebut masih terus terjadi, akan membahayakan masa depan Polri. Persoalan kepercayaan inilah yang kini menggantung di pundak generasi muda Polri. 

"Generasi sekarang yang harus menaikkan itu ke atas. Karena Polri secara kewenangan sebetulnya sudah diuntungkan oleh generasi senior," tuturnya.

Perjuangan para senior Polri, kata Tito, membuat Polri saat ini berada pada posisi yang kuat secara kewenangan, aset, sumber daya personel, hingga anggaran yang cukup besar.

Polri pun menyiapkan sejumlah visi dan misi program untuk menuju perbaikan. Namun, ia menilai perubahan dimulai dari hal-hal sederhana, seperti peralihan pelayanan publik menuju pelayanan berbasis teknologi informasi.

"Kami generasi muda yang harus menaikkan citra kepolisian ini," tutup dia.

Kompas TV Kapolri Janji Dalami Informasi dari Haris Azhar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com