Kompas.com - 18/08/2016, 18:52 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengaku prihatin dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Di sejumlah survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kerap berada di urutan terendah. 

Ini berbeda dengan saat awal-awal reformasi. Saat itu, publik mempunyai ekspektasi sangat tinggi kepada Polri, yang baru dilepaskan dari ABRI, untuk mengawal reformasi. 

Kondisi ini menjadi tantangan buat Tito yang baru satu bulan dilantik jadi Kapolri. 

"Ironis dibanding ketika Polri dipisahkan dari ABRI. Tahun 1998 hingga 2000 ketika gerakan masyarakat sipil menguat luar biasa. Harapan publik kepada polisi sangat tinggi untuk jadi penegak hukum yang baik," ujar Tito saat berkunjung ke kantor Kompas, Palmerah, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Untuk bertahan pada era demokrasi, lanjut Tito, sebuah organisasi harus dipercaya publik. Untuk memperbaiki diri, Polri kini mengkaji faktor penyebab yang membuat rendahnya kepercayaan publik.

(Baca: Survei: Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian dan Kejaksaan Rendah)

Dari kajian itu, ditemukan salah satunya penyebabnya adalah kinerja Polri yang dianggap masih belum maksimal, terutama dalam hal profesionalisme.

Tito memaparkan, di Polri masih banyak penanganan hukum yang berbelit-belit, pemerasan, rekayasa kasus, layanan publik yang masih belum optimal, serta sistem pelaporan berbasis IT yang masih minim.

"Kecepatan untuk merespons panggilan masyarakat untuk minta bantuan lamban. Kalau ada yang berdasi dilayani, masyarakat bersandal jepit didiamkan," kata mantan Kapolda Papua itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

Nasional
KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

Nasional
Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

Nasional
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

Nasional
Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Nasional
Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Nasional
Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Nasional
Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Nasional
Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Nasional
Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Nasional
Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.