Soal Tentara Aniaya Warga di Medan, Panglima TNI Minta Maaf dan Janji Usut

Kompas.com - 18/08/2016, 17:56 WIB
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Kristian ErdiantoPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta maaf kepada warga Sarirejo, Medan, dan dua jurnalis korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara dari Lanud Suwondo, Medan, pada Senin (15/8/2016).

"Saya mohon maaf atas perbuatan yang kurang menyenangkan dari prajurit-prajurit saya. Saya sudah membentuk tim investigasi. Nanti tim ini yang akan menyampaikan apa yang terjadi. Sekarang tim sedang bekerja," kata Panglima TNI seusai penyematan tanda jasa kepada 78 perwira tinggi TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/8/2016), seperti dikutip Antara.

Bagi TNI, lanjut Gatot, tak ada pelanggaran yang tidak dihukum. Namun, hukuman harus berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

(baca: Pimpinan Komisi I DPR: TNI Harus Tindak Tentara yang Lakukan Kekerasan di Medan)

Tanah yang menjadi sengketa antara warga Sarirejo, Medan, itu akan dibangun rumah prajurit yang ditargetkan tahun 2016 selesai.

"Secara hukum tanah yang akan dibangun itu milik negara yang dikelola oleh TNI, dalam hal ini TNI AU," katanya.

Sementara itu, Markas Besar TNI Angkatan Udara akan memberikan sanksi tegas kepada prajuritnya yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap warga saat bentrok.

"Proses penyelidikan untuk mengetahui siapa-siapa saja, baik masyarakat maupun prajurit TNI AU yang terbukti bersalah, sehingga akan mempermudah proses hukum selanjutnya," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Jemi Trisonjaya.

 

(baca: Kronologi Kekerasan Oknum TNI AU terhadap Wartawan dan Warga di Medan)

Menurut dia, TNI AU tidak akan menutup-nutupi kesalahan prajuritnya. Bila memang terbukti bersalah, dipastikan prajurit TNI AU yang terlibat bentrok dengan warga di Medan pasti akan dikenai sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.  

Halaman:


Sumber ANTARA
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

Nasional
UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Putuskan Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Putuskan Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Bertambah 167, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.073 Orang

UPDATE 15 April: Bertambah 167, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.073 Orang

Nasional
BPOM Sebut Proses Pembuatan Vaksin Nusantara Loncat, Tak Lewati Tahap Preclinic

BPOM Sebut Proses Pembuatan Vaksin Nusantara Loncat, Tak Lewati Tahap Preclinic

Nasional
UPDATE 15 April: Bertambah 6.362, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.438.254  Orang

UPDATE 15 April: Bertambah 6.362, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.438.254 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X