Indonesia Terus Desak Filipina Terkait Pembebasan WNI Sandera Abu Sayyaf

Kompas.com - 18/08/2016, 14:40 WIB
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir saat memberikan keterangan di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016). Kristian ErdiantoJuru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir saat memberikan keterangan di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan saat ini pemerintah terus berupaya dalam membebaskan seluruh warga negara Indonesia yang menjadi sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.

Menurut Arrmanatha, pemerintah menjalankan strategi multi tracking melalui Pusat Penanganan Krisis (Crisis Center) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Target kami sudah jelas, yaitu membebaskan sandera," kata Arrmanatha saat ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).

"Upaya pembebasan selama ini dilakukan melalui Crisis Center yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Kami terapkan strategi multi track, upaya diplomasi dan negosiasi," ujarnya.

Arrmanatha menuturkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus memberikan tekanan kepada Pemerintah Filipina agar mengambil langkah dalam membebaskan sandera.

Selain itu, kata Arrmanatha, Pemerintah juga mendesak Pemerintah Filipina dan Malaysia untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan mereka.

Apalagi, dua peristiwa penyanderaan terakhir juga terjadi di perairan Malaysia.

"Menlu terus memberikan tekanan kepada Pemerintah Filipina supaya mengambil langkah agar bisa membebaskan sandera. Tekanan juga kami berikan kepada pemerintah Malaysia untuk meningkatkan keamanan perairan mereka," kata Arrmanatha.

Selain upaya negosiasi, pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga bergerak dengan mengirimkan intelijen ke Filipina Selatan dan Sabah untuk mencari informasi yang berguna terkait pembebasan sandera.

Selain pemerintah, pihak perusahaan pun, kata Arrmanatha, terus melakukan komunikasi yang intensif dengan kelompok penyandera. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya negosiasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Nasional
Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.