Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak 24 Profesor Indonesia di AS untuk Bangun Papua

Kompas.com - 18/08/2016, 14:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengajak 24 profesor asal Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat untuk bekerja di dalam negeri.

Mereka nantinya akan membantu pemerintah Indonesia membangun wilayah Papua.

"Ada 24 (profesor) yang saya minta siapkan bidang pendidikan di Papua. Membantu sekolah vokasi, masih dalam pembicaraan dengan Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua. Kita akan bangun juga sebuah pusat riset untuk padi di Merauke," kata Jokowi saat menerima ratusan teladan nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2016).

Jokowi menyebut jumlah orang Indonesia yang berprestasi namun memilih kerja di luar negeri sangat banyak.

(baca: Jokowi: Kita Harusnya Hargai Orang Berprestasi, Bukan Gaduh Terus)

Kedepannya, lanjut Jokowi, akan ada banyak lagi masyarakat Indonesia di luar yang akan diminta kembali ke dalam negeri untuk membantu pemerintah.

Jokowi menilai, kontribusi mereka sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah menghadapi persaingan global.

"Saya tidak mau yang berprestasi di negara kita justru karena kita tidak ambil, kita tidak manfaatkan, justru digunakan oleh negara lain. Atau karena situasi di negara kita yang tak mendukung, orang berprestasi lari ke negara lain," ucap Jokowi.

Salah satu orang Indonesia di AS yang ditarik oleh Jokowi ke Indonesia adalah Arcandra Tahar.

Ia diminta menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam reshuffle kabinet Jilid II pada akhir Juli 2016.

Namun, belum sebulan Arcandra menjabat, ia diketahui pernah memiliki paspor Amerika Serikat.

Berdasarkan UU Nomor 12/2016, maka status WNI Arcandra otomatis hilang karena memiliki paspor negara lain.

Setelah kabar ini menyebar di media sosial dan menjadi pemberitaan luas, akhirnya Jokowi memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM.

Namun dalam sambutannya, Jokowi sama sekali tak menyebut soal Arcandra. Sejak polemik kewarganegaraan Arcandra tersiar, belum ada pernyataan yang keluar dari Kepala Negara.

Saat ditanya wartawan mengenai Arcandra, Jokowi menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menjawabnya.

Kompas TV Arcandra Hadiri Upacara Kemerdekaan di Istana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com