Kompas.com - 18/08/2016, 14:01 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti  yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara. TRIBUN NEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengajak 24 profesor asal Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat untuk bekerja di dalam negeri.

Mereka nantinya akan membantu pemerintah Indonesia membangun wilayah Papua.

"Ada 24 (profesor) yang saya minta siapkan bidang pendidikan di Papua. Membantu sekolah vokasi, masih dalam pembicaraan dengan Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua. Kita akan bangun juga sebuah pusat riset untuk padi di Merauke," kata Jokowi saat menerima ratusan teladan nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2016).

Jokowi menyebut jumlah orang Indonesia yang berprestasi namun memilih kerja di luar negeri sangat banyak.

(baca: Jokowi: Kita Harusnya Hargai Orang Berprestasi, Bukan Gaduh Terus)

Kedepannya, lanjut Jokowi, akan ada banyak lagi masyarakat Indonesia di luar yang akan diminta kembali ke dalam negeri untuk membantu pemerintah.

Jokowi menilai, kontribusi mereka sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah menghadapi persaingan global.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya tidak mau yang berprestasi di negara kita justru karena kita tidak ambil, kita tidak manfaatkan, justru digunakan oleh negara lain. Atau karena situasi di negara kita yang tak mendukung, orang berprestasi lari ke negara lain," ucap Jokowi.

Salah satu orang Indonesia di AS yang ditarik oleh Jokowi ke Indonesia adalah Arcandra Tahar.

Ia diminta menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam reshuffle kabinet Jilid II pada akhir Juli 2016.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden Soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden Soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Nasional
10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X