Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didorong Lebih Libatkan Sipil untuk Bebaskan Sandera

Kompas.com - 18/08/2016, 12:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didorong untuk lebih mengandalkan pendekatan Government to Society dalam upaya penyelamatan sandera Kelompok Abu Sayyaf.

Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais melihat, banyak masyarakat sipil Filipina yang memiliki jaringan dengan Kelompok Abu Sayyaf dan biasa dimintai bantuan untuk membebeaskan sandera.

Saat ini, kata dia, pemerintah terkesan terlalu mengedepankan pendekatan Government to Government.

"Karena mereka (masyarakat sipil) ini sudah sering mengurusi konflik di Filipina Selatan," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Setelah sandera nantinya berhasil dibebaskan, lanjut Hanafi, maka pemerintah diharapkan segera membuat kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Filipina untuk memberantas Kelompok Abu Sayyaf sehingga kejadian yang sama tak akan terulang.

Inti Kelompok Abu Sayyaf, kata Hanafi, hanya belasan orang. Sehingga bukan hal sulit untuk memberantas kelompok yang oleh Amerika Serikat dianggap teroris ini jika political will kedua negara kuat.

(Baca: Keluarga Tujuh Sandera Kelompok Abu Sayyaf Tagih Janji Wiranto)

Ia pun berharap pemerintah lebih terbuka kepada publik dalam menginformasikan perkembangan pembebasan sandera ketimbang hanya melaporkan kondisi para sandera.

"Ini kita enggak tahu perkembangannya sejauh apa. Hanya menyampaikan kondisi sandera tapi upayanya apa kita juga mestinya lebih tahu," tutur Politisi PAN itu.

Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa Kemenlu telah mendapatkan informasi mengenai bebasnya satu orang warga negara indonesia sejak Rabu pagi (17/8/2016).

WNI tersebut merupakan anak buah kapal TB Charles bernama Muhamad Sofyan yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf pada bulan Juni lalu di Filipina Selatan.

"Sejak pagi ini kami sudah mendapatkan informasi mengenai bebasnya satu orang WNI ABK TB Charles atas nama Muhamad Sofyan yang disandera di Filipina Selatan," ujar Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/8/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com