Kompas.com - 18/08/2016, 12:44 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didorong untuk lebih mengandalkan pendekatan Government to Society dalam upaya penyelamatan sandera Kelompok Abu Sayyaf.

Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais melihat, banyak masyarakat sipil Filipina yang memiliki jaringan dengan Kelompok Abu Sayyaf dan biasa dimintai bantuan untuk membebeaskan sandera.

Saat ini, kata dia, pemerintah terkesan terlalu mengedepankan pendekatan Government to Government.

"Karena mereka (masyarakat sipil) ini sudah sering mengurusi konflik di Filipina Selatan," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Setelah sandera nantinya berhasil dibebaskan, lanjut Hanafi, maka pemerintah diharapkan segera membuat kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Filipina untuk memberantas Kelompok Abu Sayyaf sehingga kejadian yang sama tak akan terulang.

Inti Kelompok Abu Sayyaf, kata Hanafi, hanya belasan orang. Sehingga bukan hal sulit untuk memberantas kelompok yang oleh Amerika Serikat dianggap teroris ini jika political will kedua negara kuat.

(Baca: Keluarga Tujuh Sandera Kelompok Abu Sayyaf Tagih Janji Wiranto)

Ia pun berharap pemerintah lebih terbuka kepada publik dalam menginformasikan perkembangan pembebasan sandera ketimbang hanya melaporkan kondisi para sandera.

"Ini kita enggak tahu perkembangannya sejauh apa. Hanya menyampaikan kondisi sandera tapi upayanya apa kita juga mestinya lebih tahu," tutur Politisi PAN itu.

Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa Kemenlu telah mendapatkan informasi mengenai bebasnya satu orang warga negara indonesia sejak Rabu pagi (17/8/2016).

WNI tersebut merupakan anak buah kapal TB Charles bernama Muhamad Sofyan yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf pada bulan Juni lalu di Filipina Selatan.

"Sejak pagi ini kami sudah mendapatkan informasi mengenai bebasnya satu orang WNI ABK TB Charles atas nama Muhamad Sofyan yang disandera di Filipina Selatan," ujar Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/8/2016).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Nasional
Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Nasional
Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.