Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentrok dengan Warga Sari Rejo, TNI Dinilai Melanggar UU

Kompas.com - 16/08/2016, 21:26 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Advokasi Hak Ekonomi Sosial KontraS, Ananto Setiawan menilai tindakan kekerasan dilakukan oleh TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo Medan, terhadap sejumlah warga di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, bertentangan dengan demokrasi.

Ananto menuturkan KontraS mencatat, sedikitnya telah terjadi 47 peristiwa bentrokan akibat sengketa lahan antara warga dan TNI dari tahun 2013 hingga Juli 2016.

"Dalih upaya mengamankan seperti yang diucapkan secara jelas merupakan bentuk pengingkaran dari pemisahan tugas antara TNI dan Polri," kata Ananto di kantor KontraS, Jakarta, Selasa (16/7/2016).

(Baca: Tindakan Kekerasan TNI AU terhadap Warga Sari Rejo Dikecam)

Pemisahan tugas antara TNI dan Polri diamanatkan melalui Ketetapan MPR Nomor VI/2000 tentang Peran Tentara Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Ananto, kekerasan yang terjadi di Sari Rejo merupakan pelanggaran terhadap pasal 3 ayat 2 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan kebijakan dan strategi pertanahan serta dukungan adminstrasi TNI di bawah koordinasi Departemen Pertanahan.

"Dalam hal ini seharusnya TNI menyerahkan sengketa lahan kepada Kementerian Pertanahan yang nantinya akan diselesaikan dengan pihak pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masyarakat," ucap Ananto.

(Baca: Kronologi Kekerasan Oknum TNI AU terhadap Wartawan dan Warga di Medan)

Sejumlah elemen masyarakat mengutuk keras kekerasan yang dilakukan oleh TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo Medan, terhadap sejumlah warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Senin (15/8/2016).

Kelompok masyarakat tersebut terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Kompas TV Sengketa Tanah, Warga & TNI Ricuh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com