Kompas.com - 16/08/2016, 16:38 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Fabian Januarius KuwadoMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat era Anies Baswedan, bermasalah. Menurut dia, masih banyak fisik KIP yang belum sampai ke tangan siswa-siswi yang membutuhkan.

"Itu kan harus sampai ke tangan siswa di sekolah. Itu yang belum, belum banyak," ujar Muhadjir saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (16/8/2016).

Selain itu, ditemukan pula banyak KIP yang tidak cocok antara nama di fisik kartu dengan siswa-siswi yang dituju, nama di KIP nama orang dewasa hingga orang yang sudah meninggal mendapatkan KIP.

Bahkan, Muhadjir membenarkan ada temuan pembagian fisik KIP kosong. Artinya, kartu itu tidak dilengkapi dengan virtual account sehingga tidak dapat digunakan pemilik. Namun, mengingat banyaknya fisik KIP yang harus disalurkan kepada pelajar, Muhadjir menganggap hal itu biasa terjadi.

(Baca: Jokowi: Uang KIP Jangan Buat Beli Pulsa)

"Ada yang seperti itu. Tapi ya itu kan biasa. Namanya juga 17,9 juta anak (target KIP per tahun), jadi yang kayak gitu biasa," ujar Muhadjir.

Ia pun membantah bahwa KIP yang bermasalah berjumlah banyak.

"Tidak, tidak besarlah. Kami hanya perlu mengefektifkan saja, bisa kami atasi," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, per tahun, kementeriannya menetapkan target pembagian 17,9 juta  KIP. Ia mengatakan, untuk tahun 2016 ini, sudah ada KIP yang dibagikan pada era Anies Baswedan. Ia tinggal menyelesaikan sisa distribusi.

"Kami sedang mempercepat distribusi KIP sesuai instruksi Presiden. Mudah-mudahan akhir tahun sudah selesai," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Nasional
PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.