Gloria Digugurkan di Ujung Proses Seleksi Paskibraka, Ini Penjelasan Menpora

Kompas.com - 16/08/2016, 13:49 WIB
Imam Nahrowi KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOImam Nahrowi
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gloria Natapradja Hamel telah lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mulai dari tingkat sekolah, kota, provinsi dan nasional.

Namun, usai melewati seleksi itu seluruhnya, dia malah digugurkan atas alasan memiliki kewarganegaraan ganda.

Lantas, apa penjelasan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi atas peristiwa itu?

Imam mengatakan bahwa seleksi calon Paskibraka dilakukan di tingkat II atau kota/kabupaten. Setelah seleksi tingkat itu, dilanjutkan ke tingkat I atau provinsi.

Di tingkat provinsi, akan dipilih empat orang, terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan untuk mengikuti lagi seleksi di tingkat nasional.

"Jadi pemerintah pusat, kami, itu tinggal menerima matang saja," ujar Imam, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Seleksi di tingkat nasional pun mengeliminasi dua orang. Dua orang yang tereliminasi itu akan ditugaskan sebagai pengibar bendera di tingkat provinsi.

Sementara, dua orang sisanya melanjutkan untuk menjadi pasukan pengibar bendera merah- putih di Istana Merdeka.

Setelah melakukan seleksi tahap akhir, panitia meminta paspor masing-masing calon Paskibraka. Sebab, setelah 17 Agustus, mereka akan diikutkan ke dalam kegiatan duta belia di mana mengunjungi Paskibraka negara sahabat.

"Nah, barulah muncul persoalan di situ, ternyata paspor si Gloria itu paspor Perancis," ujar Imam.

Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, seseorang yang memiliki paspor negara lain, maka status kewarganegaraan Indonesia dia berarti gugur.

(Baca: Gloria Natapradja Hamel Gugur dari Paskibraka Istana karena Punya Paspor Perancis)

"Bahkan meski dia belum 18 tahun, tapi faktanya dia punya paspor Perancis. Dalam UU itu diatur setiap anak seperti kasus Gloria, seharusnya didaftarkan oleh orangtuanya jadi warga negara Indonesia. Nyatanya juga dia belum didaftarkan," ujar Imam.

Imam telah berkomunikasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait status Gloria.

Imam pun memastikan Gloria tidak bisa ikut dalam barisan Paskibraka di upacara bendera 17 Agustus 2016 di Istana.

(Baca: Menpora Janji Perjuangkan Gloria Natapradja agar Bisa Ikuti Perayaan Kemerdekaan RI)

Meski demikian, Imam memastikan Gloria hadir di Istana untuk tetap mengikuti upacara 17 Agustusan. Dia hadir sebagai bagian dari Paskibraka 2016.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Nasional
Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Nasional
Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X