Gloria Digugurkan di Ujung Proses Seleksi Paskibraka, Ini Penjelasan Menpora

Kompas.com - 16/08/2016, 13:49 WIB
Imam Nahrowi KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOImam Nahrowi
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gloria Natapradja Hamel telah lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mulai dari tingkat sekolah, kota, provinsi dan nasional.

Namun, usai melewati seleksi itu seluruhnya, dia malah digugurkan atas alasan memiliki kewarganegaraan ganda.

Lantas, apa penjelasan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi atas peristiwa itu?

Imam mengatakan bahwa seleksi calon Paskibraka dilakukan di tingkat II atau kota/kabupaten. Setelah seleksi tingkat itu, dilanjutkan ke tingkat I atau provinsi.

Di tingkat provinsi, akan dipilih empat orang, terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan untuk mengikuti lagi seleksi di tingkat nasional.

"Jadi pemerintah pusat, kami, itu tinggal menerima matang saja," ujar Imam, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Seleksi di tingkat nasional pun mengeliminasi dua orang. Dua orang yang tereliminasi itu akan ditugaskan sebagai pengibar bendera di tingkat provinsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, dua orang sisanya melanjutkan untuk menjadi pasukan pengibar bendera merah- putih di Istana Merdeka.

Setelah melakukan seleksi tahap akhir, panitia meminta paspor masing-masing calon Paskibraka. Sebab, setelah 17 Agustus, mereka akan diikutkan ke dalam kegiatan duta belia di mana mengunjungi Paskibraka negara sahabat.

"Nah, barulah muncul persoalan di situ, ternyata paspor si Gloria itu paspor Perancis," ujar Imam.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Nasional
Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Nasional
Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X