Kecerobohan Istana dan Jabatan Seumur Jagung Arcandra Tahar

Sempat ramai juga kesalahan pidato Jokowi yang menyebut Soekarno lahir di Blitar, padahal berdasarkan berbagai catatan sejarah, sang proklamator lahir di Surabaya.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai berkali-kalinya kecerobohan terjadi karena Presiden beserta orang-orang di lingkarannya adalah amatiran.

"Kapan sih rakyat negeri ini akan sadar bahwa negara seharusnya dipimpin orang yang mengerti ngurusi negara, bukan amatiran melulu," kata Yusril lewat akun Twitter pribadinya, @Yusrilihza_Mhd.

"Presiden sampai salah mengangkat menteri yang ternyata telah kehilangan status WNI-nya adalah tindakan yang memalukan," tambah Yusril.

Anehnya, lanjut Yusril, para menteri pembantu Presiden memberikan penjelasan bertele-tele mengenai status kewarganegaraan Archandra Tahar. Termasuk Menkumham, lanjut dia, yang berkomentar seolah-olah tidak mengerti hukum kewarganegaraan RI.

(Baca: Jusuf Kalla Akui Ada Kekeliruan Administrasi Saat Tunjuk Arcandra Jadi Menteri)

"Presiden Jokowi harusnya bertanya kepada dirinya sendiri apakah beliau mampu mengurus negara ini dengan benar sesuai amanat konstitusi. Jangan biarkan negara ini amburadul, jadi bahan olok-olok dan tertawaan bangsa-bangsa lain," tambah Yusril.

Jebakan

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mempunyai analisis yang berbeda soal perekrutan Arcandra. Ia mencurigai Presiden Jokowi justru dijebak sehingga tidak melakukan pengecekan mendalam mengenai latar belakang Arcandra.

"PDI-P juga mencermati ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menempatkan Presiden dalam posisi yang sulit sehingga tidak melakukan pengecekan dengan seksama ketika calon-calon menteri dibahas pada reshuffle II," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/8/2016).

(Baca: Soal Kewarganegaraan Arcandra, PDI-P Curiga Presiden Dijebak)

Hasto menganggap kewarganegaraan ganda pada Arcandra merupakan persoalan fundamental, terkait dengan kedaulatan negara, dan pentingnya ketaatan tunggal bahwa Indonesia tidak mengenal warga negara ganda.

Hasto lantas mengingatkan bahwa ketegangan di Timur Tengah, Laut China Selatan dan lain-lain tidak pernah terlepas dari upaya penguasaan sumber daya alam.

Demikian halnya di Indonesia, lanjut dia, selalu ada pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan Indonesia dengan segala cara.