Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arcandra Diminta Pilih Lepas Kewarganegaraan AS atau Indonesia

Kompas.com - 15/08/2016, 18:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengatakan, dalam undang-undang kewarganegaraan jelas diatur bahwa Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda.

Jika Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar memilih menjalani tugasnya sebagai menteri, maka ia harus melepas kewarganegaraannya di Amerika Serikat.

"Saya kira sekarang berpulang ke Candra bagaimana," ujar Jimly di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Senin (15/8/2016).

Jimly meragukan Arcandra rela melepas status kewarganegaraannya di AS. Kalaupun dilepas, Arcandra hanya akan menjabat sebagai menteri kurang dari empat tahun.

Padahal, kata Jimly, sulit untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara AS.

"Kalau dia balik lagi jadi warga negara Amerika, di sana keburu marah. Kalau dia mau balik lagi, untuk dapat status kewarganegaraannya sulit. Jadi perlu dipertimbangkan," kata Jimly.

Jika dilihat dari aturannya, kewarganegaraan ganda tidak sah dijadikan menteri.

Menurut Jimly, jika benar diakui bahwa Arcandra juga berkewarganegaraan AS, maka Presiden Joko Widodo perlu menggantinya.

"Idealnya begitu (diganti). Tapi berpulang ke yang bersangkutan, dia merasa bagaimana," kata Jimly.

Jimly mengatakan, bisa saja Jokowi dan para pembantunya tidak mengetahui akan identitas lewarganegaraan Arcandra. Menurut dia, hal ini karena ketidakterbukaan Arcandra, bukan karena kesengajaan Jokowi.

"Presiden kan tidak tahu juga, seolah Presiden yang salah. Tapi kalau dia (Arcandra) menutupi informasi kalau dia sebetulnya punya status WNA, itu masalah dirinya," kata Jimly.

Hingga saat ini, Arcandra menegaskan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia (WNI), bukan warga negara Amerika Serikat (AS).

 

Penegasan ini diharapkan dapat menetralisasi rumor yang berkembang saat ini terkait kewarganegaraannya sebagai Menteri ESDM.

"Saya tuh orang Padang asli, istri saya juga orang Padang asli, lahir dan besar di Padang. Cuma pas kuliah S-2 dan S-3 saya kuliah di Amerika," ujar Arcandra.

(Baca: Ini Pernyataan Resmi Menteri ESDM soal Dwi-kewarganegaraan)

Halaman:


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com