Mendikbud Muhadjir Effendy Tanggapi Petisi Penolakan "Full Day School"

Kompas.com - 15/08/2016, 17:29 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy IhsanuddinMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
EditorBayu Galih

KOMPAS.com - Puluhan ribu warga masyarakat menandatangani petisi untuk menolak program kurikuler yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy pun memberikan tanggapan resmi terkait penolakan program yang dulu dikenal publik sebagai "Full Day School" itu.

Menteri yang baru dilantik pada 27 Juli lalu itu mengungkapkan pernyataannya melalui layanan fitur Pembuat Kebijakan yang tersedia di laman Change.org.

"Saya mengikuti perkembangan diskusi dan percakapan di pelbagai media sosial, media cetak hingga elektronik terkait gagasan untuk menambah jam kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Saya sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang nyata-nyata memiliki kepedulian guna perbaikan dunia pendidikan kita," kata Muhadjir, dalam keterangan persnya, Senin (15/8/2016).

"Saya juga menghargai petisi 'Tolak Pendidikan Full Day School/Sehari Penuh di Indonesia' yang digulirkan Saudara Deddy Mahyarto Kresnoputro yang telah mencapai 41 ribu lebih pendukung," ujarnya.

Bahkan tanggapan resmi Mendikbud tersebut  juga telah dikomentari oleh para penandatangan.

"Tidak semua murid nyaman berada seharian di sekolah, tidak semua murid mempunyai gizi yang baik mengikuti program FDS," kata Sudi Hardjono.

Sebelumnya diberitakan ramainya penolakan atas penerapan 'full day school' yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Sebagian penolakan tersebut terwakili oleh dua orang pembuat petisi. Pertama, Deddy Mahyarto Kresnoputro, salah seorang yang menyebut dirinya sebagai orangtua murid.

(Baca: Tak Setuju Usulan Mendikbud, Orangtua Siswa Gagas Petisi "Tolak Full Day School")

Sedangkan petisi yang kedua dibuat oleh Gita Putri Damayana, seorang peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

"Pertama, tidak ada studi atau riset maupun statistik yang ditunjukkan oleh Menteri Muhadjir yang membuktikan bahwa benar anak Indonesia akan lebih baik dengan kebijakan full day schooling," tulisnya.

"Kedua, kebijakan ini sangat bias di kota besar, mengabaikan anak-anak Indonesia yang dalam kesehariannya sepulang sekolah membantu orangtuanya sebagai bertani, melaut dan berdagang. Ketiga, agar Mendikbud berhenti menjadikan anak Indonesia sebagai percobaan. Dari mulai gonta-ganti kurikulum hingga kebijakan full day school seakan coba-coba mana yang efektif untuk satu generasi."

(Monalisa/ant)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X