Mendikbud Muhadjir Effendy Tanggapi Petisi Penolakan "Full Day School"

Kompas.com - 15/08/2016, 17:29 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy IhsanuddinMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
EditorBayu Galih

KOMPAS.com - Puluhan ribu warga masyarakat menandatangani petisi untuk menolak program kurikuler yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy pun memberikan tanggapan resmi terkait penolakan program yang dulu dikenal publik sebagai "Full Day School" itu.

Menteri yang baru dilantik pada 27 Juli lalu itu mengungkapkan pernyataannya melalui layanan fitur Pembuat Kebijakan yang tersedia di laman Change.org.

"Saya mengikuti perkembangan diskusi dan percakapan di pelbagai media sosial, media cetak hingga elektronik terkait gagasan untuk menambah jam kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Saya sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang nyata-nyata memiliki kepedulian guna perbaikan dunia pendidikan kita," kata Muhadjir, dalam keterangan persnya, Senin (15/8/2016).

"Saya juga menghargai petisi 'Tolak Pendidikan Full Day School/Sehari Penuh di Indonesia' yang digulirkan Saudara Deddy Mahyarto Kresnoputro yang telah mencapai 41 ribu lebih pendukung," ujarnya.

Bahkan tanggapan resmi Mendikbud tersebut  juga telah dikomentari oleh para penandatangan.

"Tidak semua murid nyaman berada seharian di sekolah, tidak semua murid mempunyai gizi yang baik mengikuti program FDS," kata Sudi Hardjono.

Sebelumnya diberitakan ramainya penolakan atas penerapan 'full day school' yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Sebagian penolakan tersebut terwakili oleh dua orang pembuat petisi. Pertama, Deddy Mahyarto Kresnoputro, salah seorang yang menyebut dirinya sebagai orangtua murid.

(Baca: Tak Setuju Usulan Mendikbud, Orangtua Siswa Gagas Petisi "Tolak Full Day School")

Sedangkan petisi yang kedua dibuat oleh Gita Putri Damayana, seorang peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

"Pertama, tidak ada studi atau riset maupun statistik yang ditunjukkan oleh Menteri Muhadjir yang membuktikan bahwa benar anak Indonesia akan lebih baik dengan kebijakan full day schooling," tulisnya.

"Kedua, kebijakan ini sangat bias di kota besar, mengabaikan anak-anak Indonesia yang dalam kesehariannya sepulang sekolah membantu orangtuanya sebagai bertani, melaut dan berdagang. Ketiga, agar Mendikbud berhenti menjadikan anak Indonesia sebagai percobaan. Dari mulai gonta-ganti kurikulum hingga kebijakan full day school seakan coba-coba mana yang efektif untuk satu generasi."

(Monalisa/ant)

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Nasional
Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Nasional
KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X