Mendikbud Muhadjir Effendy Tanggapi Petisi Penolakan "Full Day School"

Kompas.com - 15/08/2016, 17:29 WIB
Ihsanuddin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

KOMPAS.com - Puluhan ribu warga masyarakat menandatangani petisi untuk menolak program kurikuler yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy pun memberikan tanggapan resmi terkait penolakan program yang dulu dikenal publik sebagai "Full Day School" itu.

Menteri yang baru dilantik pada 27 Juli lalu itu mengungkapkan pernyataannya melalui layanan fitur Pembuat Kebijakan yang tersedia di laman Change.org.

"Saya mengikuti perkembangan diskusi dan percakapan di pelbagai media sosial, media cetak hingga elektronik terkait gagasan untuk menambah jam kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Saya sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang nyata-nyata memiliki kepedulian guna perbaikan dunia pendidikan kita," kata Muhadjir, dalam keterangan persnya, Senin (15/8/2016).

"Saya juga menghargai petisi 'Tolak Pendidikan Full Day School/Sehari Penuh di Indonesia' yang digulirkan Saudara Deddy Mahyarto Kresnoputro yang telah mencapai 41 ribu lebih pendukung," ujarnya.

Bahkan tanggapan resmi Mendikbud tersebut  juga telah dikomentari oleh para penandatangan.

"Tidak semua murid nyaman berada seharian di sekolah, tidak semua murid mempunyai gizi yang baik mengikuti program FDS," kata Sudi Hardjono.

Sebelumnya diberitakan ramainya penolakan atas penerapan 'full day school' yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Sebagian penolakan tersebut terwakili oleh dua orang pembuat petisi. Pertama, Deddy Mahyarto Kresnoputro, salah seorang yang menyebut dirinya sebagai orangtua murid.

(Baca: Tak Setuju Usulan Mendikbud, Orangtua Siswa Gagas Petisi "Tolak Full Day School")

Sedangkan petisi yang kedua dibuat oleh Gita Putri Damayana, seorang peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

"Pertama, tidak ada studi atau riset maupun statistik yang ditunjukkan oleh Menteri Muhadjir yang membuktikan bahwa benar anak Indonesia akan lebih baik dengan kebijakan full day schooling," tulisnya.

"Kedua, kebijakan ini sangat bias di kota besar, mengabaikan anak-anak Indonesia yang dalam kesehariannya sepulang sekolah membantu orangtuanya sebagai bertani, melaut dan berdagang. Ketiga, agar Mendikbud berhenti menjadikan anak Indonesia sebagai percobaan. Dari mulai gonta-ganti kurikulum hingga kebijakan full day school seakan coba-coba mana yang efektif untuk satu generasi."

(Monalisa/ant)



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X