Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Segera Rapat Bahas Dwikewarganegaraan Arcandra

Kompas.com - 15/08/2016, 14:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin mengaku cukup kaget dengan munculnya isu dwikewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

Ade mengatakan, pimpinan DPR segera rapat membahas kasus Arcandra. "Saya dengan teman-teman pimpinan akan segera rapim. Tadi sudah bicara informal," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Seusai rapat, pimpinan segera menugaskan Komisi III untuk mendalami kasus ini dengan melakukan panggilan pihak-pihak terkait. Misalnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Isu ini, kata Ade, penting ditelusuri agar terungkap informasi yang jelas dan tak simpang siur.  

"Karena Pak Menteri ESDM ini baru saja dilantik. Jangan sampai karena hal ini ada kegaduhan baru," ujar politisi Partai Golkar itu.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah Arcandra perlu diberhentikan sementara atau tidak. Itu baru bisa disimpulkan setelah rapat Komisi III tuntas.

(Baca: Wiranto: Saya Akan Undang Pak Arcandra untuk Jelaskan ke Masyarakat)

"Kesimpulannya apa, kita tunggu," kata dia.

Pihak Istana Kepresidenan, hingga Minggu (14/8/2016), belum mau buka-bukaan soal status Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar yang diisukan berkewarganegaraan Amerika Serikat.

Presiden Joko Widodo saat ditanya seusai menghadiri acara peringatan hari Pramuka, Minggu pagi, menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menjawab pertanyaan itu.

Pratikno pun hanya menjelaskan bahwa saat ini Arcandra masih memiliki paspor Indonesia yang berlaku hingga 2017.

Arcandra pulang ke Indonesia dari Amerika Serikat untuk dilantik Jokowi. Namun, Pratikno enggan menjawab apakah Arcandra pernah disumpah untuk menjadi warga negara Amerika Serikat atau pernah membuat paspor di negara itu.

Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan bahwa pemerintah tengah membahas tuduhan yang ditujukan kepada Arcandra soal stastus kewarganegaraannya.

Wapres meminta agar publik menunggu penjelasan pemerintah. Arcandra sendiri pada Sabtu pagi tampak di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Saat ditemui wartawan setelah dari dalam Istana, ia mengaku bertemu dengan Presiden.

Saat ditanya apakah pertemuan itu terkait isu kewarganegaraan yang menimpa dirinya beberapa hari terakhir, ia menjawab, "Lihat muka saya, apa? Muka orang Padang begini, kok," ujar dia sembari terus berjalan ke mobilnya.

Kompas TV Mensesneg: Menteri ESDM Punya Paspor Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com