Pemerintah Diminta Tak Mendiskriminasi Calon Paskibraka Gloria Natapradja

Kompas.com - 15/08/2016, 14:23 WIB
Gloria Natapradja Hamel, calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan Jawa Barat. Andreas Lukas Altobeli/KOMPAS.comGloria Natapradja Hamel, calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan Jawa Barat.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Perlindungan Anak Muhammad Ihsan mengkritik sikap pemerintah yang mempermasalahkan status kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel, calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan Jawa Barat.

Keikutsertaan Gloria dalam Paskibraka dipermasalahkan karena ayah yang bersangkutan warga negara Perancis.

"Bayangkan saja, dia sudah proses seleksi dari sekolah sampai ke provinsi dan pusat. Selama ini enggak pernah ada masalah. Tapi begitu mau dikukuhkan di Istana, dia dilarang ikut," ujar Ihsan kepada Kompas.com, Senin siang.

Ihsan mengaku mendapat informasi masalah ini dari ibunda Gloria pada Minggu (14/8/2016) malam.

Dari ibunda Gloria, Ihsan mengetahui bahwa Gloria menderita stres serta depresi lantaran ditinggal di Asrama PP PON, Cibubur, Jakarta Timur.

"Kata ibunya, anak ini enggak mau pulang. Dia mau di asrama saja, enggak mau ke mana-mana karena malu. Ini kan menunjukan psikologinya enggak stabil," ujar Ihsan.

Atas peristiwa itu, Ihsan meminta negara tidak melakukan diskriminasi, terutama terhadap anak.

"Pertama, anak ini belum 18 tahun. Artinya dia masih belum memiliki kewarganegaraan sebenarnya. Jadi tidak boleh negara ini mendiskriminasikan dia. Hargailah perjuangan dia ikut seleksi dari tingkat paling dasar," ujar Ihsan.

Selain itu, ia juga menyayangkan panitia seleksi yang tidak bertindak tegas sejak proses seleksi awal Paskibraka.

"Kalau memang tidak boleh, ya harusnya dari awal. Dari tingkat sekolah sudah tidak diloloskan. Bukan tiba-tiba pas mau dikukuhkan jadi Paskibraka di Istana, baru dilarang ikut," ujar Ihsan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebelumnya mengatakan Kemenkumham masih membahas masalah ini.

(baca: Ayahnya Warga Perancis, Gloria Terancam Tak Bisa Gabung Paskibraka di Istana)

Sekain menunggu proses di Kemenkumham, Imam menambahkan, pihaknya juga harus berkoordinasi dengan Garnisun dan TNI yang juga bertanggungjawab terhadap pasukan Paskibraka.

Imam meminta Gloria bersabar karena untuk sementara tak bisa ikut serta dalam proses Paskibraka.

Gloria misalnya, tidak akan ikut dalam pengukuhan pasukan Paskibraka di Istana pada siang ini.

"Sementara demi kehati-hatian Gloria tidak ikut dulu dalam acara pengukuhan," kata dia.

Namun, Menpora tetap berjanji mengupayakan agar Gloria bisa mengikuti upacara di Istana pada 17 Agustus.

Kepastian bisa ikut atau tidaknya Gloria dalam pasukan Paskibraka akan keluar sebelum peringatan hari kemerdekaan.

"Kalau pun pengukuhan tak ikut bisa saja besok (17 Agustus) tetap diikutkan dalam pasukan Paskibraka," ucap dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X