Ayahnya Warga Perancis, Gloria Terancam Tak Bisa Gabung Paskibraka di Istana

Kompas.com - 15/08/2016, 13:32 WIB
Gloria Natapradja Hamel, calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan Jawa Barat. Andreas Lukas Altobeli/KOMPAS.comGloria Natapradja Hamel, calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan Jawa Barat.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Gloria Natapradja Hamel, calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan Jawa Barat, terancam tak bisa mengikuti prosesi upacara 17 Agustus 2016 di Istana Negara, Jakarta.

Keikutsertaan Gloria dalam Paskibraka dipermasalahkan karena ayah yang bersangkutan adalah warga negara Perancis.

Saat dikonfirmasi, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membenarkan hal ini.

"Status warga negaranya masih diminta keterangan oleh Menkumham. Yang bersangkutan belum 18 tahun dan sejak kecil tinggal dan sekolah di Depok. Tinggal soal ayah WN Perancis," kata Imam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Selain menunggu proses di Kemenkumham, Imam menambahkan, pihaknya juga harus berkoordinasi dengan Garnisun dan TNI yang juga bertanggung jawab terhadap Paskibraka.

(Baca: Pemerintah Diminta Tak Mendiskriminasi Calon Paskibraka Gloria Natapradja)

Imam meminta Gloria bersabar karena untuk sementara tak bisa ikut serta dalam proses Paskibraka.

Gloria, misalnya, tidak akan ikut dalam pengukuhan pasukan Paskibraka di Istana pada siang ini.

"Sementara demi kehati-hatian, Gloria tidak ikut dulu dalam acara pengukuhan," kata dia.

Namun, Menpora tetap berjanji mengupayakan agar Gloria bisa mengikuti upacara di Istana pada 17 Agustus.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Sehat Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Sehat Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Nasional
Yurianto: Di Rumah Makan, Penerapan Protokol Kesehatan Harus Lebih Ketat

Yurianto: Di Rumah Makan, Penerapan Protokol Kesehatan Harus Lebih Ketat

Nasional
Yurianto: Kasus Positif Covid-19 Tanpa Gejala Harus Jadi Perhatian

Yurianto: Kasus Positif Covid-19 Tanpa Gejala Harus Jadi Perhatian

Nasional
Pemerintah: Saat di Restoran, Upayakan Tak Ada Pembicaraan

Pemerintah: Saat di Restoran, Upayakan Tak Ada Pembicaraan

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Pembubaran Lembaga

Tim Pemburu Koruptor Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Pembubaran Lembaga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X