Soal Kewarganegaraan Arcandra tahar, Ini Sikap GP Ansor

Kompas.com - 14/08/2016, 21:33 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar saat perbincangan dengan media, di kantornya, Jakarta, Jumat (29/7/2016) Kompas.com/ Estu SuryowatiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar saat perbincangan dengan media, di kantornya, Jakarta, Jumat (29/7/2016)
EditorWisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Pemuda Ansor mengingatkan pesan dan komitmen Konstitusi bahwa Indonesia merupakan negara hukum (Rechstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).

Oleh karenanya soal kabar dua kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar, harus dikembalikan pada pertimbangan hukum, daripada pertimbangan politis belaka. Secara hukum, Indonesia tidak mengenal praktek kewarganegaraan ganda.

Dalam pernyataan yang dikirim ke redaksi Minggu (14/8/2016), GP Ansor berpegangan pada prinsip “dar’ul mafasid muqaddamun ‘alaa jalbil mashalih” - mencegah kerusakan (karena ketiadaan integritas) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat (keahlian atau kepakaran orang per orang).

GP Ansor juga menilai bahwa permasalahan kabar kewarganegaraan ganda Menteri ESDM menunjukkan lemah dan amburadulnya kerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dalam membantu Presiden.

Dalam pernyataan yang ditandatangani H. Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor itu GP Ansor juga mendesak agar Arcandra Tahar jujur, terbuka dan menunjukkan integritasnya dengan menjawab apakah ia pernah memiliki Paspor Amerika Serikat.

Pasalnya, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan sektor vital dan penting, baik secara ekonomi maupun geopolitik, yang tidak bisa dipercayakan begitu saja kepada seseorang yang integritasnya dipertanyakan.

“Tanpa integritas, akan mustahil bagi Arcandra Tahar untuk bisa benar-benar mampu memberantas Mafia Migas, Mafia Tambang, dan bisa benar-benar transparan di sektor yang mayoritas dokumennya tidak terbuka untuk publik,” tulis pernyataan tersebut.

Jika kemudian Arcandra Tahar jujur berkata bahwa dia pernah memiliki Paspor AS, maka GP Ansor menilai Menteri Sekretaris Negara tidak cermat dalam membantu Presiden menyusun Keputusan Presiden.

Selain itu GP Ansor dengan tegas mendesak agar Presiden mencopot Arcandra Tahar dari jabatan Menteri ESDM dan menggantinya dengan orang yang berintegritas agar segera memperbaiki sektor ini demi kemandirian dan kesejahteraan bangsa.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X