Soal Kewarganegaraan Arcandra, PDI-P Curiga Presiden Dijebak

Kompas.com - 14/08/2016, 17:07 WIB
Kompas.com / Dani Prabowo Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyesalkan apabila Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar terbukti memiliki kewarganegaraan ganda.

Isu Arcandra juga pernah disumpah menjadi warganegara Amerika Serikat dan pernah membuat paspor di negeri Paman Sam itu mencuat pada Sabtu (13/8/2016) kemarin, belum genap sebulan setelah ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo dalam reshuffle kabinet jilid II akhir Juli lalu.

Hasto pun curiga ada pihak yang menjebak Jokowi sehingga tidak melakukan pengecekan mendalam mengenai latar belakang Arcandra.

"PDI-P juga mencermati ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menempatkan Presiden dalam posisi yang sulit sehingga tidak melakukan pengecekan dengan seksama ketika calon-calon menteri dibahas pada reshuffle II," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/8/2016).

(Baca: Pemerintah Diminta Jelaskan Isu Dwi-kewarganegaraan Arcandra)

Ia menganggap tuduhan adanya kewarganegaraan ganda pada Menteri ESDM merupakan persoalan fundamental, terkait dengan kedaulatan negara, dan pentingnya ketaatan tunggal bahwa Indonesia tidak mengenal warga negara ganda.

Apalagi, bagi pejabat negara yang memegang peran strategis di sektor energi dan sumber daya alam. Harus ada klarifikasi menyeluruh, mengingat UU no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara tegas menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia scr otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yg bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.

"Atas dasar hal tersebut, sekiranya Arcandra Tahar memilki kewarganegaraan Amerika Serikat, maka hal tersebut merupakan persoalan serius, dan implikasinya tidak dapat menjadi pejabat negara," ucap Hasto.

(Baca: Arcandra: Paspor Indonesia Saya Masih Valid, Mau Tanya Apa Lagi?)

Hasto lantas mengingatkan bahwa ketegangan di Timur Tengah, Laut China Selatan dan lain-lain tidak pernah terlepas dari upaya penguasaan sumber daya alam.

Demikian halnya di Indonesia, selalu ada pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan Indonesia dengan segala cara. Apalagi dalam waku dekat juga akan dilakukan negosiasi terhadap penguasaan blok minyak, gas, batubara, dan berbagai mineral lainnya.

Persoalan Freeport dipastikan mengundang berbagai kepentingan untuk masuk.

"Memiliki warga negara ganda akan merancukan dedikasi warga negara Indonesia thd bangsa dan negara," kata dia.

Halaman Berikutnya
Istana Belum…
Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X