YLBHI: Kinerja Satgas Vaksin Palsu Lamban dan Tidak Transparan

Kompas.com - 13/08/2016, 19:13 WIB
Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu bersama dengan  Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuntut kepastian hukum terkait hak atas kesehatan, Sabtu (13/8/2016). Kristian ErdiantoAliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu bersama dengan  Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuntut kepastian hukum terkait hak atas kesehatan, Sabtu (13/8/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Satgas Vaksin Palsu untuk memublikasikan mekanisme, hasil kajian dan capaian kinerja dalam penanganan vaksin palsu.

Pengacara publik dari YLBHI, Wahyu Nandang mengatakan sampai saat ini belum ada informasi yang diberikan ke masyarakat terkait alur peredaran vaksin palsu secara jelas.

Publik tidak mendapat kejelasan waktu pasti vaksin palsu beredar di rumah sakit tertentu. Selain itu satgas juga tidak mengumumkan jenis vaksin palsu apa saja yang tersebar.

(Baca: Korban Vaksin Palsu di Harapan Bunda Belum Dapat Jaminan Hak Sehat)

"Tidak ada respons yang baik dari Pemerintah. Sampai saat ini korban dan masyarakat luas masih dalam kondisi gelisah, tidak melihat arah yang jelas dari penyelesaian kasus vaksin palsu ini," ujar Wahyu saat memberikan keterangan di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

Wahyu menuturkan, pertanggungjawaban pemerintah tidak cukup hanya dengan membentuk badan satuan tugas (satgas) jika kinerjanya tidak dikontrol secara serius.

Pemerintah harus memastikan bahwa kinerja satgas mampu menjawab penyelesaian kasus dari hulu hingga ke hilir secara cepat, transparan, komprehensif dan akuntabel agar kejadian peredaran vaksin palsu tidak terulang kembali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan pemantauan dan informasi yang diperoleh YLBHI, diduga rantai kejahatan bisnis vaksin palsu memiliki kaitan dengan jalur suplai, distribusi resmi, dan badan-badan pemantau dari pihak pemerintah melalui pedagang besar farmasi.

Wahyu juga menilai kinerja satgas tersebut sangat lamban dan tidak transparan. Seolah tidak menjawab persoalan yang ada selama ini.

"Akan sangat aneh jika penanganan vaksin palsu ini tidak mampu menyentuh sampai ke bagian hulu," ungkap Wahyu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Nasional
Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Nasional
Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Nasional
Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Nasional
Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Nasional
BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Nasional
Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.