Sekolah Kokurikuler Dinilai Bisa Dilaksanakan Terbatas

Kompas.com - 13/08/2016, 15:33 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Antropolog Sosial/Direktorat Pendidikan BAPPENAS)?, Amich Alhumami dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (13/8/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sub Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami menilai, gagasan sekolah kokurikuler atau yang sebelumnya dikenal dengan Full Day School sebaiknya diterapkan secara terbatas.

Kokulikuler, kata dia, bisa diterapkan di sekolah-sekolah negeri yang sudah siap melaksanakan. Sebab, sekolah seharian penuh sebetulnya telah diberlakukan di beberapa sekolah swasta.

"Sebenarnya bisa dilakukan secara terbatas di sekolah-sekolah yang sudab siap. Karena faktanya, ada sekolah yang sudah melaksanakan. Enggak usah tengok di luar negeri, di Jakarta dan luar Jakarta ada," ujar Amich seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

Konsep sekolah kokurikuler, kata Amich, harus dimatangkan dan diperjelas baru diterapkan pada sekolah-sekolah yang memang sudah siap. Salah satu hal penting yang perlu dipikirkan dalam penerapan sekolah kokurikuler, menurutnya adalah soal pembiayaan.

Dengan memperpajang jam sekolah tentunya harus dipikirkan tentang siapa yang akan mengelola kegiatan pembelajaran.

"Kalau tidak disiapkan juga tidak bisa diterapkan," ujarnya.

Sementara itu, Mantan Juru Bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad tak masalah dengan pemberlakuan sekolah kokurikuler karena memang pada beberapa sekolah sudah diberlakukan.

Namun, untuk turut diberlakukan pada sekolah-sekolah negeri, gagasan sekolah kokurikuler perlu diperjelas menggunakan proposal grand design agar tak menyulitkan dalam implementasinya.

"Kalau baru ucapan kan menimbulkan berbagai macam persepsi. Tapi kalau sudah ada proposal grand design, sudah tidak perlu takut," kata Ibnu.

Kompas TV "Full Day School" Cocok Diterapkan di Indonesia?

 



EditorKrisiandi
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X