Rencana Pemerintah Hilangkan "Justice Collaborator" sebagai Syarat Remisi Koruptor Merugikan Negara

Kompas.com - 12/08/2016, 12:38 WIB
Pakar hukum pidana UI Ganjar Laksmana kompas.com/dani prabowoPakar hukum pidana UI Ganjar Laksmana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Gandjar Laksmana menilai, rencana pemerintah mempermudah syarat remisi bagi koruptor, bukan kebijakan yang tepat.

Pemerintah berencana merevisi PP No 99/2012 dengan menghilangkan ketentuan menjadi justice collabolator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika.

Dengan demikian, para napi dari kasus tersebut, khususnya koruptor, akan lebih mudah mendapatkan remisi karena hanya harus memenuhi dua kriteria, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya.

"Itu kebijakan yang salah," ujar Gandjar saat dihubungi, Jumat (12/8/2016).

Gandjar menjelaskan, adanya ketentuan menjadi JC itu merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah kasus.

Narapidana diajak kooperatif ikut membongkar segala informasi yang diketahuinya dengan jaminan akan mendapatkan remisi.

"Maka dari itu kalau jadi JC dan infonya berharga maka diringankan hukumannya," kata dia.

Menurut Gandjar, dengan dihilangkannya ketentuan menjadi JC, akan merugikan negara.

Hal itu bisa mempersulit pengusutan kasus hingga tuntas karena memungkinkan narapidana menyembunyikan informasi tapi tetap mendapatkan remisi.

"Info enggak dapat, ada kecenderungan dia (narapidana) menyembunyikan temannya siapanya dan lain-lain. Itu kebijakan yang salah," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

Nasional
Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Nasional
Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.