Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Distorsi Informasi Sebabkan Kerusuhan Tanjungbalai

Kompas.com - 11/08/2016, 22:37 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-peristiwa penyerangan dan perusakan rumah ibadah di Tanjungbalai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemantauan dan penyelidikan ke lokasi kejadian guna menggali data, fakta dan informasi yang akurat.

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa terjadi distorsi informasi yang dilakukan dan disebarkan oknum tertentu.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan distorsi informasi tersebut dilakukan sebagai upaya provokasi untuk memancing amarah kelompok tertentu. Provokator itu ingin agar suatu kelompok membenci kelompok lain.

(Baca: Dari 21 Tersangka Kerusuhan Tanjungbalai, Baru 2 yang Ditahan Polisi)

"Kami menemukan fakta bahwa ada informasi yang didistorsi dan disebarkan oleh oknum tertentu sehingga menimbulkan aksi perusakan Wihara dan Klenteng di Tanjung Balai," ujar Natalius saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2016).

Natalius menjelaskan, sekitar seminggu sebelum kejadian, seorang warga Tanjungbalai, Meliana, menyampaikan keberatan mengenai suara adzan dari Masjid Al-Makshum kepada tetangganya.

Keberatan itu pun disampaikan kepada Kasidi, seorang Nadzir Mesjid Al-Makshum dengan harapan bisa disampaikan ke pengurus masjid.

Pada 29 Juli 2016, Kasidi menyampaikan keberatan Meliana kepada pengurus masjid. Beberapa pengurus pun mendatangi rumah Meliana untuk berdialog dan mengonfirmasi keberatan Meliana.

Natalius mengungkapkan sempat terjadi perdebatan dalam dialog tersebut. Dialog dan mediasi akhirnya dilanjutkan di kantor Kelurahan Tanjung Balai. Hasil dari dialog, Meliana meminta maaf atas keberatan yang dia sampaikan.

"Namun isu yang beredar saat itu bahwa ada warga etnis Tionghoa yang melarang Adzan dan mematikan speaker masjid," ungkap Natalius.

(Baca: Pasca-kerusuhan Tanjungbalai, TNI Bantu Warga Rehabilitasi Rumah Ibadah)

Menurut Natalius keberatan yang disampaikan Meliana tidak dimaksudkan untuk menyebar kebencian etnis dan agama. Apa yang disampaikan oleh Meliana, kata Natalius, merupakan kata-kata yang tidak memiliki tendensi negatif dan tidak didasarkan pada rasa kebencian terhadap agama tertentu.

Kerusuhan tersebut terjadi karena ada isu yang sengaja disebar oknum tertentu untuk menciptakan konflik. "Keberatan Meliana tidak bertendensi negatif serta tidak didasarkan pada rasa kebencian," kata Natalius.

Akibat dari distorsi informasi tersebut, sekitar pukul 23.00-03.00 WIB massa yang berkumpul di sekitar rumah Meliana melampiaskan kemarahan dengan melakukan penyerangan, perusakan dan pembakaran terhadap rumah Meliana dan rumah ibadah.

Akibatnya ada sekitar 15 bangunan yang mengalami perusakan dan pembakaran, terdiri dari Wihara, Klenteng, bangunan yayasan dan rumah pribadi.

Kompas TV Masyarakat Bersihkan Tempat Ibadah yang Rusak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com