Kompas.com - 11/08/2016, 20:27 WIB
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya Ambaranie Nadia K.MDirektur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengenakan pencucian uang terhadap para produsen vaksin palsu yang telah ditetapkan menjadi tersangka.

Mereka diduga menggunakan uang hasil produksi vaksin palsu untuk membeli sejumlah aset seperti tanah, kendaraan, dan rumah.

"Semua pembuatnya kami kenakan pencucian uang," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Para produsen itu yakni pasangan suami istri Syafrizal dan Iin Suliastri, pasangan Agustina dan Hidayat Abdurrahman, Nuraini, serta Agus Priyanto. Namun, Agung belum dapat memastikan nilai pencucian uang mereka.

"Saya belum bisa menyimpulkan menilai barang-barang berharganya," kata Agung.

(Baca: YLKI Menduga Ada Mafia Vaksin Palsu di Indonesia)

Agung mengatakan, penyidik telah mengajukan surat permintaan izin kepada pengadilan untuk melakukan penyitaan. Jika sudah mendapatkan izin, harta benda mereka yang disita berkaitan dengan kasus vaksin akan disita.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentunya kami harus terus melengkapi persyaratan untuk penyitaan terhadap benda yang tidak bergerak," kata Agung.

Penyidik sebelumnya telah memblokir rekening para tersangka kasus ini. Pemblokiran dilakukan untuk melihat adanya transaksi mencurigakan terkait vaksin palsu.

Bareskrim Polri telah melimpahkan empat berkas perkara kasus vaksin palsu ke Kejaksaan Agung. Agung mengatakan, saat ini berkas itu masih dikaji oleh jaksa penuntut umum.

(Baca: Kepala Rumah Sakit Jadi Tersangka Kasus Vaksin Palsu)

Sebanyak 25 tersangka terdiri dari produsen, distributor, pengumpul botol, pencetak label vaksin, bidan, dan dokter. Mereka dibagi ke dalam empat berkas untuk memudahkan dalam penuntutan dan persidangan.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 47 saksi dari berbagai pihak, mulai dari distributor vaksin, perawat, hingga dokter.

Penyidik juga telah mendengar keterangan dari tujuh ahli pidana, ahli perlindungan konsumen, dan juga dari Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.