Palestina Hilang dari Peta, Kemenlu Anggap "Google Maps" Tak Bisa Jadi Acuan

Kompas.com - 11/08/2016, 18:56 WIB
Google Hasil pencarian Palestina di Google Maps, Rabu (10/8/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa Google Maps bukan merupakan peta resmi atas negara-negara yang ada di dunia.

Hal itu terkait sorotan terhadap perusahaan asal Amerika Serikat yang menghilagnkan keberadaan Palestina dari Google Maps.

"Apakah Google Maps merupakan peta resmi dunia untuk negara? Kita ketahui peta resmi negara-negara itu ada di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)," kata Arrmanatha di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Arrmanatha mengatakan kejelasan status Palestina terdapat dalam resolusi Majelis Umum PBB yang disepakati pada tahun 2012. PBB memutuskan Palestina sebagai negara pengamat seperti Vatikan.

"Jadi sudah jelas statusnya. Bendera Palestina berkibar di PBB. Di peta yang ada di PBB, Palestina pun ada," kata dia.

(Baca: Palestina Hilang di Google Maps, Ini Penjelasan Google kepada Menkominfo)

Menurut Arrmanatha, menghilangnya Palestina sebagai di Google Maps tidak mengubah sama sekali status Palestina di PBB.

"Itu yang harus ditegaskan. Itu tidak merubah sama sekali status Palestina di PBB atau di Majelis. Kami tidak melihat bahwa Google Maps itu merupakan status resmi atas negara yang berlaku di dunia ini," ujar Arrmanatha.

Google kini tengah menjadi sorotan setelah tak mencantumkan negara Palestina di Google Maps. Keputusan Google ini diketahui setelah Palestine Journalist Forum (PJF) atau Forum Jurnalis Palestina protes karena tak melihat nama negara mereka di Google Maps.



EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X