Megawati Tak Pernah Instruksikan PDI-P Gabung Koalisi Kekeluargaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristyanto memastikan bahwa keikutsertaan PDI-P dalam koalisi kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, Megawati memberikan keleluasaan bagi para kader untuk membangun kerja sama dengan partai politik lain.

"Tidak, Ibu Mega dalam memimpin sangat demokratis, beliau memberikan kebijakan-kebijakan dasar kemudian kami terjemahkan kebijakan tersebut," ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).

(Baca: "Di Koalisi Kekeluargaan PDI-P Bisa Tentukan Cagub, di Satu Lagi Enggak Bisa")

Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang DH sebelumnya turut hadir dalam pertemuan dengan enam partai lain, yakni Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Hasto mengakui, keputusan politik PDI-P mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memberi mandat kepada Megawati Untuk mengambil keputusan.

Namun, karena Megawati memberikan keleluasaan kepada para kader itulah maka yang diputuskan DPD PDI-P DKI Jakarta merupakan bagian dari tugas.

"Jadi ini kami kan setiap dewan pimpinan daerah punya mandat untuk melakukan tugas-tugas  membangun kerjasama dengan partai politik" kata dia.

Ia menambahkan, dibentuknya koalisi kekeluargaan merupakan gagasan yang baik. Koalisi tersebut, kata Hasto, didasarkan pada prinsip-prinsip saling mendukung antara yang kuat dan yang lemah.

Prinsip ini seringkali dilupakan dalam kehidupan, namun koalisi kekeluargaan justru menerapkannya dalam berpolitik.

"Sehingga meskipun di antara partai politik berkompetisi, tetapi kami juga berdialog untuk menyepakati hal hal yang fundamental untuk bangsa ini," kata dia.

Diberitakan, tujuh partai politik membuat gebrakan terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 pada Senin (8/8/2016) kemarin. Mereka menyepakati untuk membentuk "Koalisi Kekeluargaan".

(Baca: PDI-P, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PPP, dan PAN Sepakat Berkoalisi dalam Pilkada DKI)

Sebelumnya, koalisi kekeluargaan menyatakan sepakat tak lagi mendukung bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di masa mendatang.

Bambang DH menuturkan ada tujuh kriteria pemimpin Jakarta menurut Koalisi Kekeluargaan.

Tujuh kriteria itu, yakni arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih dan cerdas. Kriteria itu merupakan usulan dari setiap partai politik dalam pertemuan di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016) kemarin.

"Tidak bicara orang per orang tapi kami berhasil formulasikan kriteria, seperti apa pemimpin Jakarta yang akan diperjuangakan untuk dipilih warga Jakarta," kata Bambang.

Belum dibicarakannya soal figur bukan tanpa alasan. Menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI-P DKI Jakarta, Gembong Warsono, perlu kesepahaman antara partai politik terkait pilkada sebelum membahas figur pemimpin Jakarta.

"Kalau bahas nama duluan, nanti akan susah. Saat ini kami baru satukan pemikiran dan akan bahas nama di pertemuan selanjutnya," sambung Gembong.