Remisi Koruptor Dipermudah

JAKARTA, KOMPAS — Draf revisi Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dinilai mempermudah koruptor mendapatkan remisi atau pemotongan hukuman.

Salah satunya dengan menghilangkan ketentuan soal justice collaborator.

Ketentuan tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 memperketat narapidana korupsi, terorisme dan narkoba mendapat remisi.

Namun, pemerintah berencana merevisi PP No 99/2012 tersebut mengingat jumlah narapidana di seluruh Indonesia melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) yang ada.

Dalam draf revisi PP No 99/2012 ketentuan justice collabolator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika, dihilangkan.

JC adalah pelaku pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar keterlibatan pelaku lainnya.

Penghilangan ketentuan JC sebagai syarat mendapat remisi bagi koruptor ini dinilai mengendurkan upaya pemberantasan korupsi.

"Syarat remisi bagi napi korupsi dengan demikian menjadi lebih mudah, sebab ia tidak harus menjadi justice collabolator. Penyusunan draf revisi PP ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi," tutur Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform Supriyadi Widodo Eddyono, di Jakarta, Rabu (9/8).

Berdasarkan Pasal 32 draf revisi PP No 99/2012, narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika diberikan remisi dengan dua syarat pokok, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya.

Di dalam pasal yang sama juga dirinci, khusus untuk napi yang melakukan korupsi dan pidana pencucian uang, ia terlebih dahulu melunasi denda dan uang pengganti sebagaimana diputuskan pengadilan.

Menurut Supriyadi, persyaratan mendapatkan remisi pada draf revisi PP jauh lebih mudah dibandingkan ketentuan yang diatur dalam PP No 99/2012.

PP tersebut mengharuskan napi korupsi, terorisme, dan narkotika menjadi JC dengan penetapan secara tertulis oleh penegak hukum, di samping syarat-syarat yang diatur umum.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Lalola Ester, mengatakan, revisi PP No 99/2012 mengabaikan keberadaan KPK yang selama ini gencar memberantas korupsi.

"Kalau selama ini tindak pidana korupsi sangat gencar dilakukan KPK, berarti revisi ini justru mengabaikan keberadaan KPK," kata Lalola.

Problem lapas

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan, upaya revisi PP No 99/2012 itu mendesak dilakukan mengingat kondisi LP yang kian padat.

Di sisi lain, pelaksanaan JC selama ini justru dimanfaatkan oknum penegak hukum yang tidak taat prosedur.

"Status JC tidak jarang menjadi komoditas yang diperjualbelikan," katanya.

Mengenai napi korupsi, Dusak beranggapan, penegakan hukum terhadap koruptor seharusnya selesai di pengadilan, sebab di sana ada jaksa yang menuntut dan hakim yang memvonis.

Adapun peran LP adalah memasyarakatkan kembali para terhukum.

Di sisi lain, beban lapas yang berat karena jumlah napi yang kini mencapai lebih dari 180.000 orang harus segera diatasi.

"Pemudahan remisi dimaksudkan untuk mengurangi beban LP. Sejak adanya PP No 99/2012, sekitar 65.000 napi narkotika tidak bisa mendapatkan remisi. Dalam kondisi semacam ini, pemasyarakatan tidak mampu menampung mereka dengan layak," ujar Dusak. (REK/OSA)