Haris Azhar Apresiasi BNN, Polri, TNI, dan Kemkumham, Pertanyakan Bea Cukai

Kompas.com - 09/08/2016, 22:22 WIB
Koordinator Kontras Haris Azhar di Jentera, Puri Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2016). KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKoordinator Kontras Haris Azhar di Jentera, Puri Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengapresiasi langkah Polri, TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menelusuri infomasi yang disampaikan Freddy Budiman, bandar narkoba yang telah dieksekusi.

Kepada Haris, Freddy bercerita adanya keterlibatan oknum Polri, TNI, BNN dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

"Saya sebetulnya apresiasi perkembangan dari beberapa institusi. Mabes Polri, Mabes TNI, BNN, Kemkumham. Saya belum tahu dari Bea Cukai," kata Haris di Kantor Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

(Baca: Haris Azhar: Jika Pejabat Berani Jujur, Tidak Sulit untuk Perangi Narkoba)


Menurut Haris, agar penelurusan informasi lebih optimal, Kontras dan Koalisi Masyarakat Anti Narkoba juga mengumpulkan informasi serupa.

"Kami menemukan banyak titik yg bisa ditelusuri lebih jauh. Bahkan PPATK juga sudah melakukan lebih jauh," ucap Haris.

Haris menilai cerita Freddy bisa menjadi momentum agar pengekangan hukum dan masyarakat dapat terkonsolidasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar dalam rangka mengungkapkan kejahatan narkoba.

"Karena dia tidak mungkin di satu institusi saja. Ada pembagian peran yang berlindung di balik institusi dan jabatannya dari apa yang mereka lakukan," ujar Haris.

Haris berharap adanya kesamaan semangat masyarakat dengan pemerintah dalam memberantas narkoba.

Ia menunggu respons Presiden Joko Widodo untuk meramu pengungkapan kejahatan narkoba.

(Baca: Haris Azhar: Publikasi Informasi Freddy adalah Pilihan Terakhir)

Haris Azhar dilaporkan Polri, TNI dan BNN ke Bareskrim dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah menyampaikan cerita Freddy Budiman, gembong narkoba yang sudah dieksekusi mati.

Haris menyebut, ada peran oknum ketiga institusi itu di balik bisnis yang dijalankan Freddy. Informasi itu diberikan Haris berdasarkan keterangan yang diberikan Freddy 2014 silam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X