Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haris Azhar: Publikasi Informasi Freddy adalah Pilihan Terakhir

Kompas.com - 09/08/2016, 20:49 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan tindakannya mempublikasi informasi dari Freddy Budiman, bandar narkoba yang telah dieksekusi, merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan.

Haris mendapatkan informasi dari Freddy adanya keterlibatan penegak hukum dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

"Saya merilis ke publik sebagai pilihan terakhir. Karena saya tahu ada kekuatan publik yang bisa mengontrol negara juga," kata Haris di Kantor Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Haris menuturkan sebelum mempublikasi informasi dari Freddy, ia telah membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Selain komunikasi, ia juga berupaya memverifikasi informasi tersebut.

(Baca: 130 Pengacara Siap Bela Haris Azhar)

Ketika tidak mendapatkan respon dari komunikasi yang dilakukan, Haris mengatakan menunggu detik terakhir saat nama Feeddy sudah masuk dalam daftar eksekusi mati.

"Detik terakhir itu, ketika namanya masuk dalam daftar dan jadwal eksekusinya sudah keluar. Itu waktu yang paling tepat. Karena kalau tidak begitu, pemerintah tidak aware," ucap Haris.

Haris memilih tidak memberitahu informasi tersrbut kepada Mabes Polri. Keputusan eksekusi, lanjut Haris, berada di tangan Kejaksaan.

"Selasa sore saya kasih kabar ke Johan Budi. Karena yang ngomongin eksekusi dan yang mendaftarkan ke sana adalah Kejaksaan. Makanya saya ngomong ke Presiden. Apalagi presiden diasumsikan dapat laporan terus menerus terkait laporan perkembangan dari kejaksaan terkait eksekusi," ujar Haris.

(Baca: Ada Petugas BNN Protes Kamera CCTV Dipasang di Sel Freddy Budiman)

Setelah tidak mendapatkan perkembangan dari Presiden Jokowi melalui Johan Budi, Haris memutuskan untuk mempublikasikan informasi dari Freddy kepada publik. Satu jam kemudian, Kepala Bagian Humas BNN, Slamet Pribadi menghubungi Haris.

Menurutnya, jika terdapat kemauan dan keberanian, eksekusi mati Freddy bisa dicegah dalam rangka menggali informasi lebih jauh.

"Menggali informasi dari Freddy kan bukan berarti menghilangkan hukuman mati baginya. Jadi jangan salah kaprah juga," tutur Haris.

Kompas TV BNN Akan Buktikan Kebenaran Informasi Haris Azhar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com