Mendikbud: Mending Di-"bully" Sekarang daripada Ribet Nantinya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menggagas program kokurikuler atau penambahan jam sekolah yang mengharuskan siswa beraktivitas di sekolah hingga sore hari. Tujuannya agar ada waktu lebih untuk pengembangan karakter dan pengetahuan siswa melalui kegiatan di luar kelas.

Selain itu, program ini menjembatani kekosongan pantauan terhadap siswa ketika pulang sekolah dan sebelum orangtua pulang kerja sehingga menghidarkan siswa dari perbuatan kontraproduktif.

Namun, belum lama program itu diutarakan ke publik, kritik dan saran dari berbagai pihak justru datang. Bahkan, sebuah petisi "Tolak Pendidikan "Full Day" Sehari Penuh di Indonesia" di www.change.org sudah ditandatangani lebih dari 14.698 orang.

Menanggapi hal itu, Muhadjir mengaku tidak bermasalah jika program kokurikuler batal diterapkan. Muhadjir mengatakan akan mencari program lain yang lebih tepat untuk masyarakat.

"Kalau tidak (diterapkan) ya enggak apa-apa, kami tarik (programnya) saya coba cari pendekatan lain," ujar Muhadjir di bilangan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2016).

(Baca: Bukan "Full Day School", Mendikbud Kaji Program "Kokurikuler" Sesuai Nawacita)

Muhadjir mengatakan, program co-ekstrakulikuler memang sengaja dilontarkan ke publik, tujuannya untuk dikritik. Dengan demikian, kata dia, Kemendikbud bisa melakukan pembenahan atas program tersebut atau mencari formulasi baru yang lebih baik.

Menurut dia, cara itu lebih baik daripada langsung ditetapkan, tetapi menuai polemik setelahnya.

"Jadi, memang saya lebih baik lontarkan ke masyarakat. Mending di-bully daripada setelah jadi (programnya disahkan) jadi ribet itu," kata dia.

(Baca: Mendikbud: Mohon untuk Tidak Menggunakan Kata-kata "Full Day School", Menyesatkan)

Ia menambahkan, saat ini Kemendibud masih mengkaji program tersebut. Pihaknya siap menerima berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, dan pakar agar program ini lebih matang, termasuk kesiapan para guru dan infrastruktur sekolah sebagai sarana pendukung. 

"Kami olah di semua Dirjen (Kemendikbud), kami tampung semua saran-saran itu. Pak Dirjen sudah memetakan, mana sekolah yang sudah siap dan mana yang belum siap," kata dia.