Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Imigrasi Cegah Pergerakan Teroris

Kompas.com - 09/08/2016, 12:28 WIB
Kris R Mada

Penulis

BATAM, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan, Keimigrasian bisa berperan untuk mencegah pergerakan para anggota kelompok teror.

Selama ini banyak WNI bergabung dengan berbagai kelompok teror di negara lain.

Selain itu, tak sedikit pula WNA yang bergabung dengan kelompok teror di Indonesia.

“Layanan keimigrasian punya sistem berlapis untuk mencegah,” ujar Ronny, Senin (8/8/2016) malam, di Batam, Kepulauan Riau.

Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan lembaga setara di negara-negara lain untuk saling bertukar informasi soal orang yang dicurigai akan atau sudah bergabung kelompok teror.

WNA yang terdata dalam daftar merah, akan ditangkal saat akan masuk Indonesia.

Sementara, WNI yang dicurigai akan dicekal.

“Ada juga yang sudah di luar negeri lalu dipulangkan seperti dari Singapura beberapa waktu lalu,” ujar Ronny.

Pencegahan berlapis juga dilakukan sejak pengajuan permohonan paspor.

Oleh karena itu, Ronny berharap masyarakat memaklumi jika pemohon paspor harus melewati pemeriksaan rinci.

“Tidak ada maksud mempersulit. Justru ini demi keamanan semua,” kata dia.

Namun, Ditjen Imigrasi tidak bisa serta merta mencegah apalagi sampai mencabut paspor WNI.

Pencegahan atau pencekalan seseorang yang terindikasi menjadi anggota kelompok teror harus atas permintaan pihak lain.

“Untuk WNI, harus ada permintaan dari kepolisian, BNPT, ada lembaga berwenang lain. Untuk warga asing, berdasarkan informasi dari negara lain,” ujar Ronny.

Ditjen Imigrasi, lanjut Ronny, tidak bisa seperti otoritas Malaysia yang mencabut paspor sejumlah warga negaranya karena terbukti bergabung dengan kelompok teror.

Baru-baru ini, puluhan warga Malaysia dicabut paspornya karena terindikasi kuat bergabung dengan kelompok teror.

“Indonesia punya aturan hukum sendiri,” kata dia. (RAZ)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com