KPU Harap RUU Pemilu 2019 Bisa Rampung Akhir 2016

Kompas.com - 09/08/2016, 12:10 WIB
Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelup tinta usai menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014 di Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/7/2014). KOMPAS / WAWAN H PRABOWOWarga menunjukkan jarinya yang telah dicelup tinta usai menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014 di Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/7/2014).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum berharap rancangan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Pemilihan Umum 2019 atau revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD akan rampung akhir 2016 ini.

Harapan tersebut disampaikan Komisioner KPU kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (9/8/2016) pagi.

"Kami menyampaikan, (rancangan) UU Pemilu bisa didorong selesai pembahasannya paling lambat akhir 2016," ujar Ketua KPU Juri Ardiantoro usai bertemu Presiden.

Sebab, Pemilu 2019 membutuhkan persiapan yang cukup matang. Salah satunya adalah kesiapan payung hukum.

Beberapa persiapan yang dimaksud, antara lain verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019 dan pemetaan daerah pemilihan untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Belum lagi di dalam rancangan UU itu tercantum tentang rencana penguatan lembaga KPU. Oleh sebab itu, KPU berharap revisi UU itu segera dirampungkan.

Pertemuan antara Komisioner KPU dengan Presiden Jokowi berlangsung Selasa pagi sekitar 45 menit. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra meminta Presiden Jokowi untuk serius mempersiapkan RUU Pemilu 2019.

(Baca: Presiden Diminta Segera Siapkan RUU untuk Pemilu 2019)

Salah satu bentuk keseriusan itu adalah dengan menentukan otoritas pelaksana pembuatan RUU Pemilu, apakah diajukan DPR atau pemerintah.

Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X