Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butuh "Komandan Perang", PKB Tunjuk Marwan Jafar sebagai Ketua Pemenangan Pemilu 2019

Kompas.com - 09/08/2016, 05:09 WIB
KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, PKB berencana menjadikan Marwan Jafar menjadi Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP). 
 
Kehadiran sosok Marwan diharapkan bisa semakin mendorong ikhtiar PKB untuk memenangkan Pemilu 2019.
 
"Kami punya target besar dalam memenangkan pemilu 2019," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin, dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/8/2016)
 
"Untuk itu, LPP sebagai penyusun dan pelaksana strategi untuk memenuhi target harus dipimpin oleh orang yang memiliki kemampuan 'berperang," kata dia.
 
Langkah menjadikan Marwan sebagai ketua LPP DPP PKB ini ternyata langsung disambut secara riuh di dunia maya. Tagar #PKBMemanggilMarwan pun muncul menghiasi daftar trending topic nasional di jagat Twitter.
 
PKB melihat respons netizens itu sangat memberikan kepercayaan besar untuk mendorong Marwan menggantikan peran dari Syaifullah Maksum.
 
Cak Imin sangat meyakini di bawah komando Marwan maka upaya untuk memenangkan pemilu akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara PKB pada pemilu mendatang.
 
"Pak Marwan memiliki kemampuan 'bertempur' tingkat tinggi. Politisi senior PKB yang sangat mumpuni dalam hal menyusun strategis dalam memenangkan berbagai kesempatan pemilihan umum," ucapnya.
 
Cak Imin melihat kemampuan Marwan ini sudah terbukti ketika memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) dengan tiga kali menjadi anggota DPR terpilih, yakni pada Pileg 2004, 2009 dan 2014.
 
"Pada Pilpres 2014, dia juga menkampanyekan pasangan Jokowi-JK di sejumlah daerah. Dan terbukti suara pasangan tersebut unggul di beberapa daerah itu," ujarnya.
 
Dengan pengalamannya dalam memenangkan sejumlah Pemilu, Cak Imin meyakini mantan Menteri Desa dan PDTT tersebut dapat bekerja keras untuk memenuhi target kemenangan PKB pada Pemilu 2019 mendatang.
 
"Rekam jejak dia selama tiga kali pemilu tersebut tidak diragukan lagi, itulah salah satu pertimbangan kami menunjuk Pak Marwan sebagai 'komando perang'," tutur Cak Imin.
 
"Saya sangat meyakini, dia bisa menyusun strategi untuk dapat meraih kemenangan PKB sesuai target pada pemilu nanti," ujarnya.
 
Cak Imin juga tidak menyangsikan kapabilitas Marwan sekarang meski sudah tidak lagi menjabat menteri. Ia hanya melihat proses pergantian Marwan karena adanya beragam intrik dalam memberikan masukan kepada Presiden Jokowi.
 
"Saya tetap yakin kalau soal konsolidasi, sosok Marwan itu lebih tepat," kata dia.
 
(ant)
 
Kompas TV Cak Imin: Kami Sepenuhnya Dukung Kerja Menteri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com