Kompas.com - 08/08/2016, 18:35 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok yang menolak cuti saat maju di Pilgub DKI 2017.

Padahal, lanjut Fadli, pada Pilkada DKI 2012 lalu, Ahok lah yang mengusulkan bahwa petahana harus cuti saat kampanye Pilkada.

"Ini menujukan inkonsistensi, dulu dia termasuk yang ikut mendorong (petahana cuti), ini omongan orang plin-plan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8/2016).

(Baca: Ketua DKPP: Cuti Kepala Daerah Petahana Saat Kampanye Bukan Hak, tetapi Kewajiban)

Fadli menambahkan, saat ikut Pilgub 2012 lalu, Ahok mendorong petahana untuk cuti agar tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk memenangkan kontestasi.

Saat itu, Ahok yang berpasangan dengan Jokowi memang harus menghadapi petahana Fauzi Bowo yang didampingi Nachrowi Ramli. Fadli pun curiga dengan sikap Ahok yang menolak cuti ini, dia juga ingin menggunakan wewenangnya untuk Pilkada DKI 2017.

"Dia tdak siap menghadapi pertarungan yang dipilih rakyat, mungkin masih ingin gunakan pengaruhnya dengan tidak cuti," ucap Fadli. Fadli pun meyakini, sikap tidak konsisten Ahok ini akan diulangi kemudian hari dalam kasus berbeda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemimpin seperti ini tidak perlu dipilih lagi karena akan membahayakan Jakarta dan Indonesia," kata Fadli.

Ahok sebelumnya menjelaskan bahwa sebenarnya dia setuju cagub harus cuti jika memang berkeinginan untuk berkampanye.

(Baca: Ahok: Aku Nih Kuli, Kok Aku Mau Kerja Kamu Paksa Cuti?)

Namun, dia tidak setuju jika Undang-Undang Pilkada meminta seorang cagub untuk cuti, meski tidak ingin berkampanye.

"Saya setuju Anda harus cuti kalau kampanye. Tapi jangan sampai Undang-Undang memaksa orang yang nggak mau kampanye harus cuti," ujar Ahok seusai diskusi umum di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2016).

Ahok pun memutuskan mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur kewajiban untuk cuti bagi petahana.

Kompas TV Ahok: Mau Kumpulin Semua Partai Gue Gak Takut

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

Nasional
Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Nasional
Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

Nasional
Kapolsek Parigi Moutong yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Segera Diberhentikan Tidak Hormat

Kapolsek Parigi Moutong yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Segera Diberhentikan Tidak Hormat

Nasional
Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

Nasional
Stepanus Robin Bantah Ada 8 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK

Stepanus Robin Bantah Ada 8 "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK

Nasional
Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Nasional
KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

Nasional
Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Nasional
Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Nasional
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.