Kepolisian Bantah Mengkriminalisasi Haris Azhar Terkait Cerita Freddy Budiman

Kompas.com - 06/08/2016, 07:15 WIB
Koordinator Kontras Haris Azhar di Jentera, Puri Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2016). KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKoordinator Kontras Haris Azhar di Jentera, Puri Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2016).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan, pihaknya tidak secara sengaja ingin mengkriminalisasi Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Menurut dia, berdasarkan hasil kajian di internal Polri, informasi yang disebarkan Haris berdasarkan cerita Freddy Budiman tidak didasari fakta dan bukti yang jelas dan bisa berujung pada pencemaran nama baik.

"Tolong dipahami lagi apa itu kriminalisasi. Kami hanya inginkan apa yamg disampaikan didukung fakta yang kuat, yang memadai, supaya tidak jadi fitnah atau asumsi," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

"Dampaknya akan sangat luas bagi orang yang terkena omongan itu," lanjut dia.

Agus mengatakan, akan lebih baik jika informasi tersebut diberikan Haris lebih awal dan langsung ke pihak yang disebut dalam percakapan itu. Selain Polri, Haris juga menyebut TNI dan Badan Narkotika Nasional turut diseret Freddy dalam ceritanya.

Agus mengatakan, laporan Polri terhadap Haris bukan karena tidak suka dikritik.

"Tak ada anggapan Polri tidak mau dikoreksi, Polri resisten terhadap kritikan," kata Agus.

Ke depannya, Agus berharap masyarakat secara terbuka menyampaikan informasi yang diperoleh mengenai oknum nakal di Polri langsung ke instansi tersebut. Jangan sampai informasinya menyebar luas di dunia maya karena berpotensi melanggar pencemaran nama baik melalui media elektronik.

"Kami menyadari mungkin ada hal yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai apa yang dilakukan, tidak usah ragu, tidak usah segan untuk laporkan tiap hal yang berkaitan dengan Polri," kata Agus.

Agus menekankan, dalam informasi yang disampaikan, harus ada bukti kuat yang dilampirkan.

Terkait informasi dari Haris, Polri telah membentuk tim independen dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum untuk menindaklanjutinya.

"Kapolri memberi atensi terhadap permasalahan yang ada. Tim sudah bekerja, mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan," kata Agus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Aparat Keamanan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Mendagri Minta Aparat Keamanan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Nasional
KPU Pastikan APD Diterima KPPS H-1 Pemilihan

KPU Pastikan APD Diterima KPPS H-1 Pemilihan

Nasional
Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 46 Pati, Ini Pesan Kapolri

Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 46 Pati, Ini Pesan Kapolri

Nasional
KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

Nasional
Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Nasional
Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Nasional
KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

Nasional
Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Nasional
Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Nasional
Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Nasional
Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X