Haris Azhar: Saya Sampaikan Keterangan Freddy ke Presiden, tetapi Tak Ada Respon

Kompas.com - 05/08/2016, 18:33 WIB
Koordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan pernyataan terkait konflik tentara dengan polisi di Jakarta, Senin (24/11). Mereka antara lain menyatakan bahwa penegakan hukum harus dikedepankan untuk penyelesaian konflik tersebut. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKoordinator Kontras Haris Azhar menyampaikan pernyataan terkait konflik tentara dengan polisi di Jakarta, Senin (24/11). Mereka antara lain menyatakan bahwa penegakan hukum harus dikedepankan untuk penyelesaian konflik tersebut.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menegaskan bahwa publikasi ”Cerita Busuk Seorang Bandit” melalui akun Facebook Kontras pada Kamis (28/7/2016) merupakan salah satu cara untuk mengingatkan seluruh otoritas negara terkait, dan juga memastikan publik mendapatkan informasi secara terbuka.

Haris menjelaskan, publikasi “Cerita Busuk Seorang Bandit” tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik institusi Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Pihak Kontras, kata Harris, telah mengupayakan informasi tersebut dapat didengar dan diterima Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada publik, agar dapat diambil langkah yang tepat dan cepat. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respon.

"Kami telah mencoba memberikan informasi awal ini kepada Presiden, namun harapan tersebut tidak mendapatkan respon yang memadai. Oleh karena itu, kami memilih melalui media sosial," ujar Haris, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

(Baca: Wapres: Dengan Dilaporkan, Justru Haris Azhar Bisa Jelaskan Secara Detail)

Lebih lanjut, Haris mengatakan, setiap warga negara berhak untuk berkontribusi dalam pengawasan dan pemajuan kerja institusi negara. Warga juga memiliki kebebasan untuk mengutarakan kesalahan pelaksanaan atau kebijakan dari institusi tersebut dan mengupayakan perbaikannya.

Dalam konteks tersebut, Haris mempublikasikan keterangan yang disampaikan secara langsung oleh Freddy Budiman kepada dirinya.

Oleh sebab itu, Haris memiliki harapan bahwa informasi mengenai keterangan Freddy Budiman, ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional, dengan mengedepankan kepentingan umum dan tujuan memerangi darurat kejahatan narkotika.

"Hal ini adalah satu indikator kemajuan ruang demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam sejumlah payung hukum negara," kata Haris.  

(Baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

Selain itu, Haris menuturkan, cerita Freddy Budiman hanya salah satu dari ribuan informasi dan pengaduan yang diterima dari masyarakat sejak Kontras berdiri.

Kontras, kata Harus, secara penuh mendedikasikan diri untuk berkontribusi dalam perbaikan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Dia pun berharap informasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo, diantaranya dengan membentuk Tim Independen Pemberantasan Mafia Narkoba, dibawah Koordinasi Presiden.

"Saya percaya masyarakat menanti wajah negara yang bersih, terbuka dan siap membela kepentingan umum. Bukan wajah negara yang alergi terhadap informasi dan dorongan serta pastisipasi rakyat dalam mendukung  perbaikan dan penguatan kerja institusi negara seperti Polri, BNN dan TNI," ungkap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X