Kompas.com - 04/08/2016, 16:18 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberika sambutan dalam acara Dialog Ekonomi dan Buka Bersama Dunia Usaha Indonesia di Jakarta Convention Center, Selasa (28/6/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Presiden Jusuf Kalla saat memberika sambutan dalam acara Dialog Ekonomi dan Buka Bersama Dunia Usaha Indonesia di Jakarta Convention Center, Selasa (28/6/2016)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta, agar umat Islam dapat menjadi motor penggerak toleransi antar umat beragama. Hal ini karena Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk masyarakat.

Kalla menyampaikan hal tersebut saat berbicara pada seminar internasional bertajuk ‘Peran Masjid dalam Menangkal Pemikiran Menyimpang’ di Kampus Al Azhar, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Kalla pun sempat menyinggung kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

“Indonesia menyadari hal ini. Oleh karena itu, Indonesia sangat terbuka dan sangat memahami dan memberikan arti persatuan kepada siapa pun di negeri ini,” kata Kalla.

(Baca: Sudah 18 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Kerusuhan Tanjungbalai)

Kerusuhan Tanjung Balai bermula dari perbedaan pendapat antar ummat beragama di wilayah tersebut. Akibatnya, sejumlah rumah ibadah ummat Budha dirusak. Sejauh ini, sudah 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka akibat kerusuhan tersebut.

Kalla mengatakan, keberadaan masjid yang yang menjadi rumah ibadah umat Islam selama ini juga tidak terlepas dari masalah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai contoh, di Jakarta, setiap jarak 500 meter terdapat sebuah masjid. Masing-masing masjid dilengkapi dengan speaker yang digunakan untuk mengumandangkan adzan.

“Masalah teknis yang selalu kita bicarakan agar masjid di samping masalah pekerjaan, tapi masih banyak masalah disebabkan karena loud speaker,” kata dia.

(Baca: Penyebar Ujaran Kebencian Terkait Kerusuhan Tanjungbalai di Facebook Ditangkap di Jagakarsa)

Menurut Kalla, karena jarak antar masjid yang relatif rapat, maka tidak perlu dibekali dengan speaker yang dapat mengeluarkan suara nyaring. Sebab, masyarakat tentu sudah dapat mengetahui kapan waktu sholat akan dilaksanakan.

Terlebih, kata dia, pada umumnya, sebelum adzan dikumandangkan biasanya ada pengajiann terlebih dahulu.

“Jadi, nggak usah terlalu besar karena mengganggu siapa saja, termasuk mengganggu kita,” ucap dia.

Kompas TV Polisi Bekuk Pemilik Akun Penyebar Isu SARA Kerusuhan Tanjungbalai
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Nasional
Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Nasional
Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

Nasional
Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Nasional
Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.