Kompas.com - 03/08/2016, 15:07 WIB
Ketua DPR RI Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/8/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPR RI Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/8/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan tiga peraturan KPU (PKPU) meski belum dikonsultasikan dengan pemerintah dan Komisi II DPR. 

Menurut Ade, KPU tetap perlu mengonsultasikan draf PKPU dengan DPR agar tidak menemui kesulitan dalam pengimplementasiannya. 

"Walaupun peraturan KPU itu tidak ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan DPR, tapi sebaiknya dkonsultasikan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

(Baca: Cegah Politik Uang, PKPU Atur Dana Transportasi Tak Diberi dalam Bentuk Uang)

Jika alasan KPU karena PKPU mendesak untuk segara dirampungkan sementara DPR reses, Ade mengatakan konsultasi bisa dilakukan pada masa persidangan selanjutnya.  

"16 Agustus kan kami buka lagi masa persidangan sebaiknya pas kerja pertama, disampaikan di DPR," tutur Politisi Partai Golkar itu.

Tiga PKPU, yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu adalah PKPU terkait Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2017, lalu PKPU Pencalonan, dan PKPU Pilkada di daerah khusus, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

Ketiga PKPU itu kemudian diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan. Ketua KPU Juri Ardiantoro menyadari bahwa pihaknya harus berkonsultasi dulu dengan pemerintah dan DPR sebelum menetapkan PKPU.

Ini merupakan amanah dari UU No 10/2016 tentang Pilkada. Untuk itu, KPU pun telah menyerahkan lima rancangan PKPU ke DPR sejak Senin (25/7) untuk dikonsultasikan.

(Baca: ICW Usulkan Publikasi Laporan Dana Kampanye Diatur dalam PKPU)

Sementara ruang konsultasi baru diberikan DPR, 8-10 Agustus. Di sisi lain, KPU dihadapkan pada tahapan pencalonan perseorangan yang kian dekat. Tahapan untuk pilkada provinsi dimulai 3 Agustus, sedangkan untuk pilkada kabupaten/kota 6 Agustus.

Tahapan dimulai dengan penyerahan syarat dukungan pasangan bakal calon kepala/wakil kepala daerah ke KPU. Itu berarti tiga PKPU yang bakal jadi acuan pelaksanaan tahapan harus ditetapkan sebelum 3 Agustus.

"Jadi, PKPU baru akan dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah setelah ditetapkan. Jika nanti dalam konsultasi ada masukan dari DPR atau pemerintah yang menyebabkan perubahan, dan KPU menyepakatinya, PKPU akan direvisi," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

Nasional
Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Nasional
Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Nasional
BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X