Usman Hamid Sebut Hasil Investigasi TPF Ungkap "Dalang" Pembunuhan Munir

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus kematian Munir, Usman Hamid, membenarkan bahwa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir sudah dituliskan dalam laporan akhir TPF.

Laporan akhir TPF itu kemudian diserahkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden RI saat itu. Dalam laporan itu juga disebut sosok yang diduga auktor intelektual di balik pembunuhan tersebut.

"Iya (sudah ketahuan), dan itu yang ditunggu (diumumkan)," ujar Usman di Gedung Graha PPI Lantai 5, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).

Namun, Usman enggan mengatakan siapa saja pihak yang terlibat.

"Ya itu, saya enggak mau menyebut," kata dia.

Ia menjelaskan, dalam pembunuhan Munir ada tiga "ring" yang turut terlibat. Ring satu merupakan pelaku di lapangan. Kemudian di ring dua, yakni orang-orang yang membantu para pelaku di lapangan.

Sedangkan di ring ketiga, merupakan pihak yang mengambil inisiatif dilakukannya pembunuhan.

"Atau istilah hakim saat itu yang menjadi daya dorong," kata dia.

Menurut Usman, pembunuhan yang dilakukan di dalam pesawat itu tidak akan mudah jika dilakukan oleh satu orang.

Usman mengatakan, majelis hakim pun dalam amar putusannya di waktu lalu juga menyebutkan bahwa tidak mungkin pembunuhan dilakukan sendirian.

Maka dari itu, kata dia, ada keterlibatan sejumlah pihak yang didalangi oleh seseorang.

"Pembunuhan berencana bisa saja direncanakan oleh seseorang," tutur Usman.

Aktivis HAM sekaligus pendiri KontraS dan Imparsial, Munir (39 thn) meninggal di atas pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA-974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca-sarjana pada 7 September 2004 lalu.

Pada 11 November 2004, pihak keluarga mendapat informasi dari media Belanda bahwa hasil otopsi Munir oleh Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal.

Pada 12 November 2004, Suciwati, istri Munir, sempat mendatangi Mabes Polri untuk meminta hasil otopsi. Namun, upaya itu gagal.

Presiden SBY berjanji akan menindaklanjuti kasus pembunuhan Munir yang kemudian membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Namun, setelah TPF menyerahkan hasil investigasinya, pemerintah belum pernah mengumumkan kepada publik.

Suciwati, bersama Kontras juga telah mendaftarkan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada Kamis (28/4/2016).

(Baca: Suciwati Ajukan Permohonan Sengketa Informasi soal Hasil Penyelidikan TPF Munir)

Namun hingga saat ini, kejelasan kasus tersebut masih belum menemui titik terang. Pemerintahan SBY pun dinilai tidak terbuka soal kasus Munir.

Padahal, mantan anggota TPF Hendardi menjelaskan, dalam Keppres tertuang bahwa hasil dari penyelidikan atau investigasi TPF harus diumumkan kepada publik.

"Menjadi pertanggungjawaban pemerintah untuk mengumumkan laporan itu," kata Hendardi.

(Baca juga: Anggota TPF Sebut Pemerintahan SBY Tak Terbuka soal Kasus Munir)