Suciwati Minta SBY Dipanggil untuk Buktikan Keseriusan KIP Tangani Kasus Munir

Kompas.com - 02/08/2016, 16:40 WIB
Suciwati, istri pegiat HAM Munir Said Thalib, saat ditemui di Sekretariat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSuciwati, istri pegiat HAM Munir Said Thalib, saat ditemui di Sekretariat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Suciwati, istri dari almarhum Munir Said Thalib, mengatakan bahwa semestinya Komisi Informasi Pusat (KIP) memanggil mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk memberikan keterangan.

Munir merupakan seorang aktivis Hak Asasi Manusia yang tewas diracun dalam perjalanan ke Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004.

Harapan Suciwati atas pemanggilan SBY karena hasil investigasi tim pencari fakta kematian Munir tidak pernah disampaikan pemerintah secara jelas kepada publik.

Padahal, hasil investigasi TPF sudah diberikan kepada SBY selaku presiden saat itu.

Berdasarkan Keppres, hasil investigasi itu juga harusnya dibuka ke publik. Dengan demikian, KIP selaku pemilik kewenangan harusnya memanggil SBY agar kasus Sengketa Informasi Publik ini dapat jelas terungkap.

"Kalau KIP ini mau serius (menangani kasus) harusnya SBY dipanggil juga. Kalau memang ingin clear, jelas SBY dipanggil ," ujar Suciwati di Gedung Graha PPI Lantai 5, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).

Sementara itu, Usman Hamid selaku sekretaris TPF mengatakan, TPF telah melakukan lima kali pertemuan dengan SBY sejak dibentuk. Tujuan pertemuan tersebut yakni melaporkan hasil investigasi yang telah dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usman mengatakan, pertemuan pertama dilakukan pada 3 Maret 2005. Pertemuan saat itu, dihadiri juga oleh Ketua Komnas Perempuan Kumala Chandra serta Retno Marsudi.

Pertemuan berikutnya, terjadi pada 11 Mei 2005, 18 Mei 2005, 19 Juni 2005 dan 24 Juni 2005. Namun, pada pertemuan dengan SBY kala itu hanya dihadiri Ketua, Wakil Ketua serta anggota TPF.

"Semua laporan kami berikan pada SBY," tutur Usman. (Baca juga: Anggota TPF Sebut Pemerintahan SBY Tak Terbuka soal Kasus Munir)

Meskipun laporan telah disampaikan, lanjut Usman, kewenangan untuk membuka ke publik merupakan kewenangan SBY.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.