Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Indonesia Duitnya Banyak, Ada di Bawah Bantal, Ada yang di Luar Negeri

Kompas.com - 01/08/2016, 19:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat informasi bahwa uang warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri berjumlah fantastis. Oleh karena itu, ia meminta warga negara Indonesia (WNI) untuk memanfaatkan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

"Negara kita, Indonesia, itu duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, di bawah kasur, ada yang disimpan di luar negeri," ujar Jokowi saat memberikan sosialisasi UU Tax Amnesty di depan 10.000 pelaku usaha di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

(Baca: Sri Mulyani Stop Semua Proses Pemeriksaan Pidana Pajak Demi "Tax Amnesty")

Ada dua versi informasi yang didapatkan Jokowi. Versi pertama, uang warga Indonesia yang berada di luar negeri mencapai Rp 11.000 triliun. Versi kedua, jumlahnya lebih dari itu.

Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Pemerintah memberikan fasilitas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan dana-dana tersebut ke dalam negeri.

"Undang-undang itu untuk memberikan kepastian hukum, payung hukum, agar yang memiliki uang tadi yakin kalau mendeklarasikan aset, repatriasi, uangnya masuk, tidak ada sanksi," ujar Jokowi.

(Baca: Saat Jokowi Minta Kapolri dan Jaksa Agung Yakinkan 10.000 Pengusaha soal "Tax Amnesty")

Dengan program Tax Amnesty, uang tersebut akan diinvestasikan ke dalam sejumlah sektor. Jokowi juga yakin peluang keuntungan investasi di Indonesia akan jauh lebih besar ketimbang di luar negeri jika wajib pajak merepatriasi harta mereka.

"Dibawa ke sini enggak akan berkurang serupiah pun kalau diinvestasikan. Bahkan peluang yang ada di Indonesia lebih baik dari sisi return jika dibandingkan luar negeri. Saya yakin itu," ujar Jokowi.

Ada banyak sektor yang dapat dimasuki oleh dana hasil repatriasi itu mulai dari Surat Berharga Negara (SBN), Surat Utang Negara (SUN), Obligasi BUMN hingga investasi langsung, seperti pelabuhan, jalur kereta, bandar udara, perumahan rakyat, pengembangan industri kelautan dan sebagainya.

(Baca: Jokowi Prediksi Peserta "Tax Amnesty" Melonjak pada Awal September 2016)

Selain itu, ada pula proyek pengembangan tempat wisata di 10 lokasi di Indonesia antara lain, Wakatobi, Candi Borobudur, Wisata Danau Toba, Pulau Komodo dan Tanjung Lesung.

"Jadi, keinginan kita, marilah kita bawa uang itu untuk bisa bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara kita. Karena kita semua hidup di Indonesia, makan di Indonesia, tinggal di Indonesia mencari rezeki di Indonesia," ujar dia.

Kompas TV Pengampunan Pajak Akan Dimulai Senin Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com