Kompas.com - 01/08/2016, 18:25 WIB
Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Malaysia Najib Bin Haji Tun Abdul Rajak di Istana Merdeka, Jakarta,  Senin (1/8/2016). IhsanuddinPresiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Malaysia Najib Bin Haji Tun Abdul Rajak di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2016) sore.

Presiden Jokowi menyampaikan tiga isu utama dalam pertemuan ini. Salah satunya mengenai keamanan warga negara Indonesia saat melewati perairan Sulu, Filipina.

"Kerja sama keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya. Indonesia menyampaikan concern mengenai kasus penculikan dan penyanderaan di wilayah tersebut," kata Jokowi saat jumpa pers bersama Najib Razak, usai pertemuan.

Total, empat kali penculikan WNI terjadi di wilayah itu oleh kelompok bersenjata asal Filipina Abu Sayyaf. Sebanyak 10 WNI yang disandera dalam dua kali kejadian terakhir hingga kini belum dapat dibebaskan.

"Indonesia mendorong agar kerja sama trilateral antara Malaysia, Filipina dan Indonesia terhadap pengamanan perairan Sulu dan sekitarnya dapat segera dilakukan," kata Jokowi.

Selain menyoroti keamanan WNI, Jokowi juga menyoroti soal penetapan batas wilayah antara Indonesia-Malaysia. Jokowi dan Najib Razak juga membahas kerja sama dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

PM Najib Razak berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah menerimanya. Dia mengaku cukup senang atas hasil pembicaraan, termasuk yang berkaitan dengan keamanan di wilayah perbatasan.

"Kita mau supaya negara membincangkan kerja sama menangani penculikan di Sulu," kata Najib.

Selain mendiskusikan kerjasama kedua negara, pertemuan Jokowi dan Najib kali ini membuahkan penandatanganan dua dokumen kerja.

Dokumen pertama adalah mengenai perjanjian negara tuan rumah bagi Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

Adapun dokumen kedua adalah Perjanjian ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dengan Bank Negara Malaysia.

Jokowi dalam pertemuan ini didampingi sejumlah menteri kabinet kerja, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Lalu Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Hadir juga Menteri Koordinator Bidan Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X