Penculikan WNI, TKI dan Batas Wilayah Jadi Bahasan Jokowi-PM Malaysia

Kompas.com - 01/08/2016, 18:25 WIB
Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Malaysia Najib Bin Haji Tun Abdul Rajak di Istana Merdeka, Jakarta,  Senin (1/8/2016). IhsanuddinPresiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Malaysia Najib Bin Haji Tun Abdul Rajak di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2016) sore.

Presiden Jokowi menyampaikan tiga isu utama dalam pertemuan ini. Salah satunya mengenai keamanan warga negara Indonesia saat melewati perairan Sulu, Filipina.

"Kerja sama keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya. Indonesia menyampaikan concern mengenai kasus penculikan dan penyanderaan di wilayah tersebut," kata Jokowi saat jumpa pers bersama Najib Razak, usai pertemuan.

Total, empat kali penculikan WNI terjadi di wilayah itu oleh kelompok bersenjata asal Filipina Abu Sayyaf. Sebanyak 10 WNI yang disandera dalam dua kali kejadian terakhir hingga kini belum dapat dibebaskan.

"Indonesia mendorong agar kerja sama trilateral antara Malaysia, Filipina dan Indonesia terhadap pengamanan perairan Sulu dan sekitarnya dapat segera dilakukan," kata Jokowi.

Selain menyoroti keamanan WNI, Jokowi juga menyoroti soal penetapan batas wilayah antara Indonesia-Malaysia. Jokowi dan Najib Razak juga membahas kerja sama dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

PM Najib Razak berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah menerimanya. Dia mengaku cukup senang atas hasil pembicaraan, termasuk yang berkaitan dengan keamanan di wilayah perbatasan.

"Kita mau supaya negara membincangkan kerja sama menangani penculikan di Sulu," kata Najib.

Selain mendiskusikan kerjasama kedua negara, pertemuan Jokowi dan Najib kali ini membuahkan penandatanganan dua dokumen kerja.

Dokumen pertama adalah mengenai perjanjian negara tuan rumah bagi Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

Adapun dokumen kedua adalah Perjanjian ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dengan Bank Negara Malaysia.

Jokowi dalam pertemuan ini didampingi sejumlah menteri kabinet kerja, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Lalu Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Hadir juga Menteri Koordinator Bidan Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X