Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penculikan WNI, TKI dan Batas Wilayah Jadi Bahasan Jokowi-PM Malaysia

Kompas.com - 01/08/2016, 18:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2016) sore.

Presiden Jokowi menyampaikan tiga isu utama dalam pertemuan ini. Salah satunya mengenai keamanan warga negara Indonesia saat melewati perairan Sulu, Filipina.

"Kerja sama keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya. Indonesia menyampaikan concern mengenai kasus penculikan dan penyanderaan di wilayah tersebut," kata Jokowi saat jumpa pers bersama Najib Razak, usai pertemuan.

Total, empat kali penculikan WNI terjadi di wilayah itu oleh kelompok bersenjata asal Filipina Abu Sayyaf. Sebanyak 10 WNI yang disandera dalam dua kali kejadian terakhir hingga kini belum dapat dibebaskan.

"Indonesia mendorong agar kerja sama trilateral antara Malaysia, Filipina dan Indonesia terhadap pengamanan perairan Sulu dan sekitarnya dapat segera dilakukan," kata Jokowi.

Selain menyoroti keamanan WNI, Jokowi juga menyoroti soal penetapan batas wilayah antara Indonesia-Malaysia. Jokowi dan Najib Razak juga membahas kerja sama dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

PM Najib Razak berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah menerimanya. Dia mengaku cukup senang atas hasil pembicaraan, termasuk yang berkaitan dengan keamanan di wilayah perbatasan.

"Kita mau supaya negara membincangkan kerja sama menangani penculikan di Sulu," kata Najib.

Selain mendiskusikan kerjasama kedua negara, pertemuan Jokowi dan Najib kali ini membuahkan penandatanganan dua dokumen kerja.

Dokumen pertama adalah mengenai perjanjian negara tuan rumah bagi Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

Adapun dokumen kedua adalah Perjanjian ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dengan Bank Negara Malaysia.

Jokowi dalam pertemuan ini didampingi sejumlah menteri kabinet kerja, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Lalu Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Hadir juga Menteri Koordinator Bidan Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com