Wiranto Minta Masyarakat Tak Berpolemik soal Cerita Freddy Budiman

Kompas.com - 01/08/2016, 11:54 WIB
Menko Polhukam Wiranto usai menghadiri acara peresmian pameran koleksi lukisan Istana di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (1/8/2016). Kristian ErdiantoMenko Polhukam Wiranto usai menghadiri acara peresmian pameran koleksi lukisan Istana di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (1/8/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, masyarakat tidak perlu berpolemik terkait terkait pernyataan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, yang mengaku mendapatkan cerita dari Freddy Budiman terkait ulah oknum penegak hukum.

Menurut dia, keterangan yang disampaikan Harris sia-sia, karena Freddy sudah dieksekusi mati sehingga apa yang disampaikannya tidak bisa digunakan dalam proses penyelidikan.

"Sekarang yang memberi kesaksian itu sudah meninggal, masa kita harus memanggil arwah? Kan tidak mungkin mengusut sesuatu dari orang yang sudah meninggal. Jadi kita tidak perlu berpolemik soal itu," ujar Wiranto, saat ditemui usai menghadiri acara peresmian pameran lukisan koleksi Istana, di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Wiranto menjelaskan, dalam perspektif hukum, pengusutan dan penyelidikan suatu perkara harus berdasarkan pada dua alat bukti, yakni kesaksian dan barang bukti.


Sementara, apa yang dicerita Freddy tidak jelas siapa oknum yang dimaksud.

"Pernyataan tersebut tidak jelas ditujukan ke mana. Oleh karena itu sebaiknya dimanfaatkan saja untuk introspeksi aparat penegak hukum terkait masalah narkoba, agar menjalankan tugas dengan baik," kata Wiranto.

Sebelumnya, terpidana mati Freddy Budiman menyebut keterlibatan oknum Badan Narkotika Nasional, Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

Menurut Harris, Freddy menceritakan semua kisah tersebut kepadanya pada 2014.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X