Dilantik sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Oktober 2004, Sri Mulyani memakai RI 41. Saat perombakan kabinet pertama, November 2005, Sri Mulyani memakai RI 20 karena dipercaya menjadi Menteri Keuangan.
Dua tahun menjadi Menteri Keuangan, Mei 2008, Sri Mulyani mendapat tugas tambahan karena Boediono memilih menjadi Gubernur Bank Indonesia daripada bertahan menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain naik RI 20, Sri Mulyani juga kerap naik RI 12 karena jabatan yang dirangkapnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Di dua periode pemerintahan Presiden Yudhoyono, tidak ada menteri yang prestasinya seperti Sri Mulyani. Lebih istimewa lagi, di periode itu, Sri Mulyani adalah satu-satunya menteri yang dipanggil "mbak" bukan ibu. "Mbak" dipakai untuk membedakan dengan Ibu Ani Yudhoyono.
Tidak mengherankan jika Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono merekam khusus sambutannya untuk perombakan kedua kabinet kerja ini.
SBY Today: Selamat Bertugas & Sukses bagi Para Menteri Baru. pic.twitter.com/ilpucITIc4
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) 27 Juli 2016
Dengan suka cita, Yudhoyono memberi selamat atas pergantian menteri sambil menegaskan posisi Partai Demokrat yang didirikan dan kini dipimpinnya sebagai penyeimbang. Sri Mulyani yang enam tahun lalu dilepas dengan berat hati dan "ditangisi", secara khusus juga disebut namanya dalam rekaman ini.
Tidak hanya Presiden ke-6 RI yang angkat bicara soal Sri Mulyani. Ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie yang "berseteru" dengan Sri Mulyani sebelum pergi bahkan sudah memprediksi.
Aburizal mengakui ketokohan dan kemampuan Sri Mulyani untuk jabatan yang sebenarnya tidak baru sebagai Menteri Keuangan. Aburizal berharap Sri Mulyani membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia.
(Baca: Harapan Aburizal dengan Masuknya Sri Mulyani di Kabinet Kerja)
Dari pernyataan Aburizal, tidak tergambar bagaimana suasana hatinya mengingat perseteruan lamanya dengan Sri Mulyani. Posisi Partai Golkar yang terlihat ingin sekali masuk kabinet bersamaan dengan penunjukan Sri Mulyani oleh Presiden Jokowi ini tampaknya membuat suasana campur aduk.
Terlebih lagi, sejak Aburizal digantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai berlambang beringin ini telah menyatakan sikap untuk mendukung pencalonan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.
Mengambil jarak
Dukungan itu kembali ditegaskan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, sehari setelah perombakan kedua kabinet kerja dan seorang kader Partai Golkar diakomodasi. Terkait dukungan terbuka itu, Jokowi yang hadir dalam acara itu menolak menanggapi.
(Baca: Jokowi Tidak Tanggapi Dukungan Golkar di Pilpres 2019)
Selama pidato di acara yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu, Jokowi sama sekali tidak menyingung PIlpres 2019. Dukungan Partai Golkar disingung terkait pemerintahan periode 2014-2019, bukan Pilpres 2019.