Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Turki Minta Sekolah Ditutup, Anggota Komisi X DPR Sebut Kedaulatan Pendidikan Tak Bisa Diganggu

Kompas.com - 31/07/2016, 13:18 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Reni Marlinawati menilai, permintaan pemerintah Turki untuk menutup sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia berlebihan.

Turki meminta Pemerintah Indonesia menutup sekolah tersebut karena dinilai berafiliasi dengan Fethullah Teroris Organsiation (FETO).

FETO merupakan sebutan Pemerintah Turki untuk para pengikut Fethullah Gulen, seorang ulama yang dituding Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai dalang aksi percobaan kudeta militer yang terjadi di Turki, beberapa waktu lalu.

"Pemerintah Indonesia harus hati-hati terkait permintaan tersebut," kata Reni dalam keterangan tertulis, Minggu (31/7/2016).

(Baca juga: Saat Sekolah Berprestasi Dituding Terkait Kelompok Fethullah Gulen)

Reni mengatakan, sekolah-sekolah yang dituding berafiliasi dengan FETO tersebut didirikan yayasan berbentuk badan hukum yang izinnya dikeluarkan Pemerintah Indonesia.

Sementara itu, pembangunan sekolah dilakukan berdasarkan SK Kepala Daerah.

Menurut Reni, sejak 10 November 2015 sekolah tersebut tidak lagi berafiliasi dengan Gulen.

Kata dia, sekolah tersebut masuk kategori sekolah pendidikan kerjasama atau sekolah internasional yang berada di bawah Kemendikbud.

"Dengan kata lain, sekolah-sekolah tersebut tidak lagi memiliki afiliasi terhadap Turki," ucap Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Reni menilai, jika sekolah tersebut ditutup, maka akan memiliki dampak yang tidak sederhana bagi siswa, guru, maupun orangtua.

Ia berharap dampak negatif yang muncul apabila sekolah tersebut ditutup bisa menjadi pertimbangan pemerintah.

"Persoalan ini erat terkait dengan kedaulatan pendidikan kita. Kedaulatan pendidikan kita tidak bisa diganggu oleh siapa pun," ujar Reni.

(Baca juga: Kepala Sekolah Semesta Semarang: Tudingan Turki Fitnah Luar Biasa)

Kedutaan Besar Turki telah mengeluarkan rilis yang meminta Pemerintah RI melakukan penutupan sekolah-sekolah terkait dengan jaringan FETO. 

Dalam rilis tersebut ada sembilan sekolah yang diduga terkait dengan jaringan Gulen.

Kompas TV Turki Minta SMA Banua Boarding School Minta Sekolah Tutup
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com