Kelola Aset Negara, Pemerintah Harus Punya Visi Misi Jangka Panjang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, menilai pemerintah Indonesia kurang siap dalam mengelola aset miliknya, salah satunya di Laut Cina Selatan.

"Sebentar (sikapnya) geser ke kiri, sebentar geser ke kanan, enggak punya sikap. Justru kita harus tentukan sikap," ujar Connie dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Menurut dia, jika memang Indonesia mau fokus pada penguatan sektor maritim maka harus dijalani sampai selesai.

Terkait sikap Cina yang tetap mengklaim Laut Cina Selatan sebagai perairan tradisonalnya, menurut Connie, hal itu merupakan salah satu upaya negara Cina mewujudkan visi dan misi yang sudah dipersiapkan sejak lama.

"China sedang membangun kekuatan yang sudah dia proyeksikan sejak dulu. Bedanya China itu GBHNnya (Garis Besar Haluan Negara) diikuti terus.

Mau presidennya ganti 10 kali tetap saja dia (Cina) mau bangun blue water navy tahun 2050 enggak geser, enggak tiba-tiba (visi misi itu) jadi (diwujudkan pada) 2100," kata dia.

Menurutnya, pemerintah juga bisa bersikap serupa dalam mewujudkan visi dan misi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Indonesia harus membuat konsep jangka panjang yang tidak berubah meskipun nantinya terjadi pergantian presiden.

"Indonesia pertanyaanya begitu menjadi poros maritim dunia berapa tahun kita mau sampai? 30 tahun? 50 tahun? Kapan mau dicapainya. Sehingga kapapun nanti dan siapapun presidennya tidak ada yang menggeser poros maritim dunia karena ini posisi yang sangat besar bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa maritim kembali itu yang diikuti," kata dia.

Jika memang pemerintah belum bisa siap atau belum memiliki konsep yang matang dan berjangka panjang, maka sebaiknya dilakukan kerja sama dengan negara tetangga. Misalnya, kata dia, Indonesia bagian barat dan selatan menjadi bagian kerjasama kita dengan China.

"(Sektor) Perdagangankah, atau militerkah," tutur Connie. Sementara untuk wilayah Indonesia bagian timur, kata dia, Indonesia tidak punya pilihan lain selain menjalin kerjasama dengan Australia. "Karena kerjasama lebih ke Pasifik," ujarnya.