Kompas.com - 30/07/2016, 17:51 WIB
Militer China menggelar latihan skala besar di pantai tenggara negaranya menjelang pelantikan pemimpin Taiwan. Reuters/Tyrone SiuMiliter China menggelar latihan skala besar di pantai tenggara negaranya menjelang pelantikan pemimpin Taiwan.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, menilai pemerintah Indonesia kurang siap dalam mengelola aset miliknya, salah satunya di Laut Cina Selatan.

"Sebentar (sikapnya) geser ke kiri, sebentar geser ke kanan, enggak punya sikap. Justru kita harus tentukan sikap," ujar Connie dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Menurut dia, jika memang Indonesia mau fokus pada penguatan sektor maritim maka harus dijalani sampai selesai.

Terkait sikap Cina yang tetap mengklaim Laut Cina Selatan sebagai perairan tradisonalnya, menurut Connie, hal itu merupakan salah satu upaya negara Cina mewujudkan visi dan misi yang sudah dipersiapkan sejak lama.

"China sedang membangun kekuatan yang sudah dia proyeksikan sejak dulu. Bedanya China itu GBHNnya (Garis Besar Haluan Negara) diikuti terus.

Mau presidennya ganti 10 kali tetap saja dia (Cina) mau bangun blue water navy tahun 2050 enggak geser, enggak tiba-tiba (visi misi itu) jadi (diwujudkan pada) 2100," kata dia.

Menurutnya, pemerintah juga bisa bersikap serupa dalam mewujudkan visi dan misi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Indonesia harus membuat konsep jangka panjang yang tidak berubah meskipun nantinya terjadi pergantian presiden.

"Indonesia pertanyaanya begitu menjadi poros maritim dunia berapa tahun kita mau sampai? 30 tahun? 50 tahun? Kapan mau dicapainya. Sehingga kapapun nanti dan siapapun presidennya tidak ada yang menggeser poros maritim dunia karena ini posisi yang sangat besar bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa maritim kembali itu yang diikuti," kata dia.

Jika memang pemerintah belum bisa siap atau belum memiliki konsep yang matang dan berjangka panjang, maka sebaiknya dilakukan kerja sama dengan negara tetangga. Misalnya, kata dia, Indonesia bagian barat dan selatan menjadi bagian kerjasama kita dengan China.

"(Sektor) Perdagangankah, atau militerkah," tutur Connie. Sementara untuk wilayah Indonesia bagian timur, kata dia, Indonesia tidak punya pilihan lain selain menjalin kerjasama dengan Australia. "Karena kerjasama lebih ke Pasifik," ujarnya.

Kompas TV Waspada Gelombang Tinggi Capai 2-3 Meter

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.