Sebelum Ungkap "Curhat" Freddy Budiman, Haris Azhar Sempat Hubungi Pihak Istana

Kompas.com - 30/07/2016, 06:36 WIB
Koordinator Kontras, Haris Azhar di Kantor Kontras, Senen, Jakarta, Minggu (19/6/2016). Nabilla TashandraKoordinator Kontras, Haris Azhar di Kantor Kontras, Senen, Jakarta, Minggu (19/6/2016).
|
EditorBayu Galih

Menurut Haris, Freddy bercerita ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar. Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.

 

"Kalau saya mau selundupkan narkoba, saya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai dan orang yang saya hubungin itu semuanya titip harga," kata Haris.

(Baca: Kontras Ungkap "Curhat" Freddy Budiman soal Keterlibatan Oknum Polri dan BNN)

Freddy bercerita kepada Haris, harga narkoba yang dibeli dari China seharga Rp 5.000. Sehingga, ia tidak menolak jika ada yang menitipkan harga atau mengambil keuntungan penjualan Freddy.

Oknum aparat disebut meminta keuntungan kepada Freddy dari Rp 10.000 hingga Rp 30.000 per butir.

"Karena saya bisa dapat 200.000 per butir. Jadi kalau hanya bagi rejeki Rp 10.000 - Rp 30.000 ke masing-masing pihak dalam institusi tertentu, itu tidak masalah. Saya hanya butuh Rp 10 M barang saya datang," ucap Haris, menirukan Freddy.

"Dari keuntungan penjualan saya bisa bagi-bagi puluhan miliar ke sejumlah pejabat di institusi tertentu," ucap Freddy kepada Haris.

Dalam kesempatan itu, Freddy menyampaikan rasa kecewanya terhadap penegak hukum yang tidak tersentuh. Freddy bercerita selama menyelundupkan narkoba, ia telah memberikan puluhan miliar kepada oknum.

"Kemana orang-orang itu? Saya sudah berikan uang ke BNN Rp 40 miliar, Rp 90 miliar ke pejabat tertentu di di Mabes Polri. Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2 di mana si jenderal duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun," ucap Freddy.

Tanggapan Polri dan BNN

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Nasional
Mahfud MD Sebut 'Industri Hukum' Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Mahfud MD Sebut "Industri Hukum" Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Nasional
Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Nasional
Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Nasional
Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Nasional
Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Nasional
Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Nasional
Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Nasional
Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas 'Omnibus Law'

Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas "Omnibus Law"

Nasional
Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Nasional
'Dateline' Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

"Dateline" Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

Nasional
PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Nasional
Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X