Ada Anggapan Dicopot karena Akan Maju Pilpres 2019, Ini Jawaban Anies Baswedan

Kompas.com - 28/07/2016, 18:00 WIB
Anies Baswedan saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ambaranie Nadia K.MAnies Baswedan saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencopotan Anies Baswedan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga saat ini masih menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan masyarakat.

Kinerja Anies Baswedan dinilai tidak memperlihatkan hasil yang buruk. Karena itu, ada dugaan bahwa pencopotan Anies terkait persaingan politik jelang Pemilihan Presiden 2019.

Pertanyaan itu juga mencuat setelah sahabat Anies, Ipong Witono, tiba-tiba berucap, "Sampai jumpa di 2019," setelah Anies diumumkan terkena reshuffle kemarin, Rabu (27/7/2016).

Ucapan yang entah serius atau bercanda itu terekam oleh wartawan kemudian menjadi berita dan masif menjadi viral di media sosial.

Benarkah Anies Baswedan ingin maju dalam Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang?

Kompas.com yang menemui Anies di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016), bertanya hal yang sama. Lantas apa jawaban Anies?

"Saya tegas sama sekali enggak ada (rencana maju capres). Saya ngomong apa adanya kok dan itu bisa dinilai," ujar Anies.

Dia juga membantah jika ada kabar bahwa dirinya telah melaksanakan konsolidasi terkait Pilpres 2019.

"Kalau mau konsolidasi itu syaratnya harus ada yang dikonsolidasikan. Apa yang mau saya konsolidasikan? Wong saya ini di kantor, kerjanya sama eselon," ujar dia.

Spekulasi

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X