Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Anies soal Pencopotan Dirinya sebagai Mendikbud

Kompas.com - 28/07/2016, 15:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan menjadi salah satu menteri yang dicopot Presiden Joko Widodo dari jabatannya.

Anies meninggalkan kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dijabatnya selama lebih kurang 20 bulan.

Soal pencopotannya, Anies masih bisa berkelakar. Kelakar Anies seputar imbauan yang digencarkan Kemendikbud pada hari pertama masuk sekolah.

Kemendikbud menyerukan agar orangtua mengantar anaknya di hari pertama sekolah pada tahun ajaran baru.

"Gara-gara saya cuma imbau orangtua mengantar anaknya, tapi enggak imbau untuk menjemputnya lagi. Ternyata sampai saya dicopot, anak-anak itu masih ada di sekolah, belum pulang-pulang," kata Anies sambil tertawa, saat berbincang dengan Kompas.com, di kediamannya, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016).

Ia mengatakan, lelucon tersebut didapatkannya dari media sosial pascareshuffle, Rabu (27/7/2016) kemarin.

Hormati hak Presiden

Anies menegaskan, pengangkatan atau pencopotan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Menurut dia, Presiden juga tak harus menjelaskan alasan pencopotan seorang menteri.

"Lagipula saya pun tidak tanya juga, apa alasannya," ujar Anies.

Namun, ia yakin pencopotan dirinya adalah langkah Presiden untuk memastikan bahwa pemerintahan harus berjalan dengan baik.

"Jadi karena itu, saya melihat Beliau itu ada keperluan lain yang mengharuskan ada orang lain yang berbeda pada tempat saya. Saya hormati itu," ujar Anies.

Anies dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (27/7/2016).

Presiden mengangkat Muhadjir Effendy untuk menggantikan posisi Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com